Pajak Indonesia Rendah karena Strategi Pembiayaan Alternatif

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah Indonesia sengaja mempertahankan tingkat tarif pajak yang relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara Eropa, bukan karena kekurangan pendapatan, melainkan karena strategi pembiayaan yang lebih beragam. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan menegaskan bahwa penerimaan pajak bukan satu-satunya sumber pendanaan negara, melainkan salah satu dari beberapa instrumen yang digunakan. Dengan memanfaatkan Surat Berharga Negara (SBN), pemerintah mampu menopang kebutuhan anggaran tanpa harus menaikkan beban pajak secara drastis.

Kebijakan ini dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat serta mencegah penurunan aktivitas ekonomi akibat beban pajak yang berlebihan. Jika pemerintah memilih menaikkan pajak secara signifikan, risikonya adalah melambatnya pertumbuhan ekonomi dan menurunnya partisipasi masyarakat dalam aktivitas produktif. Oleh karena itu, pemerintah memilih jalan alternatif yang lebih seimbang, dengan memanfaatkan pasar modal domestik melalui penerbitan SBN sebagai sarana pendanaan jangka panjang.

SBN tidak hanya berfungsi sebagai alat pembiayaan, tetapi juga menjadi instrumen investasi yang terbuka bagi masyarakat umum, baik investor institusi maupun ritel. Dana dari penerbitan SBN digunakan untuk membiayai proyek strategis seperti pembangunan infrastruktur di daerah terpencil, termasuk pelabuhan di Papua. Dengan demikian, masyarakat yang membeli SBN turut serta dalam mendukung pembangunan nasional, sekaligus memperoleh imbal hasil secara rutin.

Pola kepemilikan SBN telah mengalami perubahan signifikan dalam dekade terakhir. Dulu dominan dimiliki oleh investor asing, kini porsi kepemilikan domestik jauh lebih besar, bahkan melibatkan investor ritel dari kalangan masyarakat luas. Hal ini berdampak positif karena pembayaran bunga SBN yang sebelumnya keluar negeri kini lebih banyak kembali ke dalam negeri, meningkatkan aliran dana ke masyarakat dan memperkuat perekonomian domestik.