Paramount Tebus Gugatan Negara Bagian dengan Janji Produksi dan Pengawasan Redaksional

Kendari, ıNarasikita - Paramount telah menyelesaikan perselisihan hukum dengan 12 negara bagian yang menggugat merger senilai US$111 miliar dengan Warner Bros. Discovery (WBD), dengan mencapai kesepakatan pada Senin (21/9). Penyelesaian ini menghilangkan hambatan krusial bagi integrasi perusahaan, sekaligus menghentikan kewajiban pembayaran denda harian senilai US$7 juta kepada pemegang saham WBD jika proses merger tidak rampung sebelum 1 Oktober. Langkah ini menandai kemajuan signifikan dalam proses regulasi yang sempat mengancam kelangsungan akuisisi.

Inti kesepakatan menekankan komitmen Paramount untuk mempertahankan operasional di California serta memperkuat produksi film dalam negeri, termasuk janji menciptakan lebih dari 30 film tiap tahun. Pihak-pihak terkait juga menekankan pentingnya menjaga independensi redaksional CBS News dan CNN, yang menjadi fokus utama para jaksa agung dari wilayah Pesisir Timur. Diskusi panjang selama akhir pekan berfokus pada rincian kebijakan dan mekanisme pengawasan yang dapat menjamin keberlanjutan kebebasan pers.

Pernyataan resmi dari CEO Paramount Skydance, David Ellison, menyampaikan terima kasih kepada Jaksa Agung California Rob Bonta, para rekan jaksa agung, serta Writers Guild of America (WGA) atas kerja sama yang memungkinkan penyelesaian damai. Ellison menegaskan bahwa tujuan utama adalah melindungi konsumen, pekerja kreatif, dan ekosistem industri film dan televisi di AS. Ia menilai kesepakatan ini mencerminkan komitmen jangka panjang terhadap revitalisasi produksi domestik dan kemandirian kreatif.

Namun, kesepakatan ini menuai kritik dari sejumlah aktifis dan kelompok kebebasan ekonomi, termasuk Alvaro Bedoya dari American Economic Liberties Project. Ia menilai Bonta dan pemimpin lainnya telah menyerah pada tekanan dari perusahaan besar, menggambarkan proses ini sebagai bentuk "penyuapan" terhadap kekuasaan. Bedoya menyayangkan dukungan Gubernur California Gavin Newsom dan mantan Jaksa Agung Xavier Becerra, yang dinilai gagal menjadi pelindung kepentingan pekerja dan usaha kecil di sektor kreatif.