PDIP Usulkan Ambang Batas 6 Persen dan Pemilu Terpisah

Kendari, ıNarasikita - Fraksi PDIP di Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan peningkatan ambang batas parlemen menjadi 6 persen dalam rangka pembahasan RUU Pemilu yang akan diproses di Komisi II. Usulan ini disampaikan sebagai bagian dari upaya menyederhanakan struktur partai politik di parlemen serta memperkuat kualitas representasi legislatif. Menurut Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, angka 6 persen dipandang paling sesuai dengan konteks kebhinekaan dan dinamika politik nasional yang kini berkembang.

Ia menegaskan bahwa pengalaman dari setiap pemilu sebelumnya menunjukkan bahwa ambang batas 6 persen memberikan keseimbangan antara inklusivitas dan efisiensi. "Dari berbagai pengalaman pemilu, 6 persen menjadi titik ideal untuk memastikan partai yang masuk parlemen memiliki kapasitas dan kredibilitas yang memadai," ujarnya dalam pernyataan di kompleks parlemen. Usulan ini akan diserahkan secara resmi oleh PDIP setelah proses pembahasan RUU Pemilu dimulai secara formal bersama pemerintah.

Selain soal ambang batas, PDIP juga mendukung gagasan pemisahan pemilihan anggota legislatif (Pileg) dari pemilihan presiden (Pilpres). Said menyoroti dominasi perhatian publik terhadap Pilpres yang menyebabkan Pileg terkesan terabaikan dalam pemilu serentak. Ia menekankan bahwa tidak ada bukti efek coattail — atau pengaruh langsung dari kemenangan calon presiden terhadap perolehan suara partai atau caleg — yang signifikan dalam praktik nyata.

"Rakyat fokus pada Pilpres, bukan pada Pileg. Padahal, peran legislatif justru lebih menentukan kebijakan jangka panjang. Karena itu, pemisahan perlu dipertimbangkan agar masyarakat tidak memilih wakilnya secara asal, tanpa memahami rekam jejak calon," ujarnya. Ia menambahkan bahwa kader partai yang maju sebagai caleg sering kali kehabisan energi karena harus mengampanyekan kandidat presiden, sehingga kampanye legislatif terabaikan.

Gagasan pemisahan pemilu juga didukung oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, yang menekankan pentingnya menyelenggarakan Pileg, Pilpres, dan Pilkada secara terpisah. Ia menilai bahwa pemilu serentak telah mengaburkan fokus publik terhadap pentingnya peran legislatif. "Pemilu harus dirancang agar setiap jenis pemilihan mendapatkan perhatian yang layak, bukan tenggelam dalam dinamika presiden," kata Doli.