Pekan Persatuan Etnis China: Antara Narasi Kebangsaan dan Pengungkapan Pelanggaran Hak Asasi

Kendari, ıNarasikita - Pada 21 hingga 27 September 2026, pemerintah Tiongkok menyelenggarakan Pekan Publisitas Persatuan dan Kemajuan Etnis, sebuah ajang tahunan yang menampilkan pameran budaya, tarian tradisional, dan narasi tentang harmoni antar 56 kelompok etnis resmi. Acara ini dipromosikan sebagai bentuk pengakuan atas keragaman, namun bagi sejumlah komunitas minoritas seperti Uighur, Tibet, dan Mongolia Selatan, keberadaannya justru mencerminkan upaya sistematis untuk menghilangkan identitas khas mereka.

Undang-Undang Promosi Persatuan dan Kemajuan Etnis yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 menjadi dasar hukum bagi inisiatif tersebut. Menurut aktivis Rahima Mahmut dari Inter-Parliamentary Alliance on China (IPAC), undang-undang ini menetapkan satu identitas nasional yang disahkan negara, satu narasi sejarah dominan, bahasa tunggal, serta kewajiban loyalitas politik mutlak. Ia menekankan bahwa kebijakan ini tidak memperkuat persatuan, melainkan menjadi alat pemaksaan asimilasi yang mereduksi keragaman budaya menjadi homogenitas negara.

Kekerasan struktural terhadap komunitas minoritas terus terjadi, sebagaimana terungkap dalam laporan Uyghur Tribunal yang menyatakan adanya bukti genosida melalui praktik pengandangan massal, kerja paksa, pengebirian paksa, dan aborsi paksa. Program "Become Family" yang mengirim pejabat pemerintah tinggal di rumah warga Uighur, terutama yang telah kehilangan kepala keluarga, merupakan bentuk invasi terhadap ruang pribadi. Anak-anak dipisahkan dari orang tua untuk didekstrinasi ideologi negara, sementara para tokoh agama, akademisi, dan budayawan lenyap tanpa jejak.

Teknologi pengawasan menjadi tulang punggung sistem kontrol. Pemerintah Tiongkok memanfaatkan sistem pelacakan digital, basis data polisi, pengumpulan DNA massal, serta pendidikan politik wajib untuk memantau setiap aspek kehidupan—mulai dari kehamilan, pendidikan anak, hingga aktivitas keagamaan dan percakapan domestik. Di sisi lain, pemerintah mempromosikan pariwisata di Xinjiang dengan menampilkan tarian, pasar tradisional, dan pemandangan alam sebagai bukti kesejahteraan, sementara suara korban dibungkam melalui intimidasi dan pemutusan akses komunikasi.

Undang-undang baru ini juga membuka ruang bagi represi transnasional. Dengan klaim kewenangan atas tindakan di luar negeri yang dianggap mengancam persatuan etnis, pemerintah Tiongkok memberikan payung hukum bagi ancaman terhadap diaspora, tekanan terhadap keluarga di dalam negeri, dan pembungkaman kritik global. Rahima menegaskan bahwa dunia internasional harus memilih antara mempertahankan ketergantungan ekonomi dan menegakkan nilai kemanusiaan. Ia menegaskan bahwa asimilasi paksa bukanlah persatuan, dan penghancuran budaya bukan kemajuan.