Pemerintah Bekukan Izin Lima Perusahaan Diduga Picu Karhutla di Kalbar

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah secara resmi menghentikan sementara izin operasional lima perusahaan yang diduga menjadi pelaku atau pihak terkait kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat. Keputusan ini diambil sebagai respons atas kerusakan lingkungan yang luas dan terus berulang, serta sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menerapkan sanksi tegas terhadap pelanggaran lingkungan. Penetapan pembekuan izin dilakukan setelah evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas perusahaan di daerah rawan kebakaran, khususnya di Kabupaten Ketapang dan Sanggau.

Menteri Kehutanan menegaskan bahwa langkah pembekuan bukan hanya tindakan administratif, melainkan bagian dari proses pemulihan ekosistem yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan terkait. Jika tidak melakukan kewajiban tersebut, kasus akan dilanjutkan ke ranah hukum pidana. Ia menekankan bahwa penegakan hukum dilakukan secara proporsional, tanpa memandang skala usaha, baik perorangan maupun korporasi, yang terlibat dalam praktik pembakaran lahan.

Dalam keterangan resminya, menteri menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan implementasi instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menegakkan aturan secara adil, tajam terhadap pelanggar, dan tidak membedakan level kekuasaan atau status. Ia menegaskan bahwa tanpa sanksi yang nyata, praktik membakar lahan akan terus terjadi, baik dalam skala kecil maupun besar, yang berdampak pada krisis lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Kelima perusahaan yang terkena pembekuan izin adalah PT Mahkota Rimba Utama, PT Hutan Ketapang Industri, PT Mayawana Persada Mas, PT Duta Andalan Sukses, dan PT Wana Lestari Jaya. Masing-masing memiliki izin pengelolaan hutan alam atau hutan tanaman dengan luas kawasan yang dikelola mencapai total 371.560 hektare. Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan akan dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban lingkungan dan pencegahan risiko kebakaran di masa depan.