Pemerintah Capai Rp258,54 T dari Enam Jenis Surat Utang Global

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah Republik Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar Rp258,54 triliun melalui penerbitan enam jenis surat utang global hingga 30 Agustus 2026. Instrumen tersebut merupakan bagian dari strategi pengelolaan pembiayaan negara yang mengedepankan aspek keberlanjutan dan pembangunan berkelanjutan, dengan fokus pada sektor hijau, sosial, dan lingkungan laut. Penerbitan ini dilakukan di pasar internasional dengan denominasi mata uang asing, menunjukkan kredibilitas dan daya tarik pasar global terhadap obligasi pemerintah Indonesia.

Dari total tersebut, Green Sukuk Global menjadi instrumen terbesar dengan realisasi penerbitan sebesar USD7,7 miliar atau setara Rp135,75 triliun, berlaku sejak 2018 hingga 2026. Diikuti oleh SDG Bond Global yang mencapai EUR2,45 miliar (sekitar Rp50,34 triliun) sejak 2021, serta Samurai Blue Bond di Jepang yang menyerap JPY55,90 miliar (Rp6,32 triliun) dari 2023 hingga 2026. Sementara itu, Kangaroo Bond di Australia menghasilkan AUD600 juta (Rp7,61 triliun) pada 2025, Dim Sum Bond di Hong Kong mencapai CNH15,25 miliar (Rp40,14 triliun) dari 2025 hingga 2026, dan Panda Bond di Tiongkok yang terbit pada 2026 mengumpulkan CNY7 miliar (Rp18,38 triliun).

Selain penerbitan global, pemerintah juga mencatat realisasi sebesar Rp134,83 triliun dari surat utang domestik berbasis tema. Ini meliputi Green Sukuk domestik senilai Rp110,49 triliun sejak 2019, SDG Bond domestik (lelang dan ritel) sebesar Rp22,85 triliun sejak 2022, serta instrumen CWLS dan CWLS Ritel yang menghimpun Rp1,49 triliun sejak 2020. Keberhasilan ini menunjukkan konsistensi pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan melalui inovasi produk keuangan yang sesuai dengan standar global.

Tujuan utama dari penerbitan surat utang tematik ini adalah mendukung program pembangunan berkelanjutan, termasuk transisi energi bersih, kesejahteraan sosial, dan perlindungan ekosistem laut. Dengan pendanaan yang dihimpun, pemerintah berharap dapat mempercepat realisasi proyek-proyek strategis di berbagai sektor, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dan sosial di mata dunia.