Pemerintah Siapkan Lahan 1–2 Juta Ha untuk Etanol Dorong Swasembada Energi 2029

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah mempersiapkan pembukaan lahan baru seluas 1 juta hingga 2 juta hektare untuk mendukung produksi etanol sebagai bagian dari program diversifikasi energi nasional. Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mewujudkan bauran bahan bakar fosil berbasis etanol sebesar E20 pada tahun 2029. Menteri Pertanian menegaskan bahwa pengembangan lahan akan dilakukan secara bertahap dan berbasis pada ketersediaan lahan yang telah dilepaskan atau tidak menjadi kawasan hutan lindung.

Pengembangan komoditas strategis seperti tebu, singkong, dan jagung akan menjadi fokus utama, dengan tebu membutuhkan lahan terbesar sekitar 1 juta hektare. Pemerintah akan melakukan seleksi terhadap lahan yang sudah tersedia, termasuk area yang direncanakan untuk agroforestri, tanaman pangan, dan lahan bekas alih fungsi yang telah dilepaskan. Proses ini menekankan prinsip pelestarian lingkungan, di mana pembukaan kawasan hutan hanya menjadi opsi terakhir.

Dukungan teknis berupa alat dan mesin pertanian akan diberikan, serta dilakukan uji coba penanaman jagung di beberapa wilayah. Dalam hal pembiayaan, pemerintah akan memprioritaskan partisipasi BUMN, dengan komposisi yang dapat mencapai 30 hingga 50 persen, sisanya diisi oleh sektor swasta. Keberadaan lahan yang jelas menjadi syarat penting agar investasi pabrik etanol dapat berjalan efektif, mengacu pada pengalaman pembangunan pabrik gula yang membutuhkan waktu dua hingga tiga tahun jika penyiapan lahan didukung penuh oleh pemerintah.

Program akan dilaksanakan secara bertahap, mulai dari E5, dilanjutkan E10, dan ditargetkan mencapai E20 pada 2029. Setelah itu, pemerintah memperkirakan potensi peningkatan hingga E40 pada 2030 atau 2031. Dengan implementasi penuh, program ini diharapkan mampu menghemat devisa hingga sekitar US$30 miliar atau setara Rp500 triliun per tahun serta menciptakan sekitar 8 juta lapangan kerja permanen. Manfaat ekonomi akan menyebar ke petani melalui peningkatan produksi komoditas energi terbarukan.

Pengelolaan program akan melibatkan pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga terkait, dengan konsolidasi awal telah dilakukan bersama Kementerian Kehutanan dan BUMN. Tujuan utamanya adalah menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mewujudkan kemandirian energi nasional. Tahap awal penyiapan lahan telah dimulai, dengan harapan penanaman dapat dimulai dalam tahun ini, meskipun sebelumnya disebutkan target dimulai pada tahun depan.