Rabu, 9 September 2026
iNarasikita — Mengubah Scroll Menjadi Senyuman

Pemprov NTB Percepat Pemulihan Suplai Air di Gili Trawangan

Pemprov NTB berupaya memulihkan suplai air bersih di Gili Trawangan dalam 1–2 hari melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan solusi transisi.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Minggu, 6 September 2026, 15.46 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 1x dibuka
Pemprov NTB Percepat Pemulihan Suplai Air di Gili Trawangan
Foto: ANTARA

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempercepat langkah penanganan krisis air bersih di Gili Trawangan dan sekitarnya, dengan fokus pada pemulihan jaringan air yang terhenti akibat persoalan regulasi dan lingkungan. Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menyatakan bahwa kebutuhan dasar masyarakat dan kelancaran sektor pariwisata menjadi prioritas utama, mengingat dampaknya terhadap kesejahteraan dan ekonomi daerah.

Ia menjelaskan bahwa dua hari sebelumnya telah berkoordinasi langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup untuk meminta dukungan dalam menyelesaikan krisis darurat. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk respons cepat terhadap kondisi yang mengancam kesehatan dan pelayanan publik di kawasan tersebut. Solusi sementara berupa pengoperasian kembali jaringan air yang sudah ada sedang dipersiapkan sebagai langkah transisi.

Pemprov NTB menegaskan bahwa pemulihan suplai air tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum dan kelestarian lingkungan. Namun, kebutuhan masyarakat dan wisatawan tetap harus diprioritaskan. Pemerintah provinsi telah mengajukan diskresi untuk memungkinkan operasional jaringan air secara sementara, sambil menyelesaikan proses hukum dan regulasi yang menjadi penyebab gangguan.

Koordinasi intensif dilakukan dengan Pemkab Lombok Utara, pihak swasta, dan instansi terkait untuk memastikan pelaksanaan solusi berjalan efektif. Sejalan dengan itu, Pemkab Lombok Utara telah melakukan pendistribusian air secara berkala untuk menanggulangi kekurangan air bersih secara mendesak.

Gubernur menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, pelaku usaha, dan wisatawan yang terdampak. Ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menyelesaikan persoalan secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang, keberlanjutan lingkungan, dan kebutuhan dasar masyarakat. Solusi jangka pendek akan segera diterapkan, sementara penyelesaian permanen akan dibangun berdasarkan kepastian hukum dan konsistensi kebijakan.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya