Pemprov NTB Percepat Pemulihan Suplai Air di Gili Trawangan
Pemprov NTB berupaya memulihkan suplai air bersih di Gili Trawangan dalam 1–2 hari melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan solusi transisi.
Redaksi iNarasikita·Minggu, 6 September 2026, 15.46 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 1x dibuka
Kendari, ıNarasikita - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempercepat langkah penanganan krisis air bersih di Gili Trawangan dan sekitarnya, dengan fokus pada pemulihan jaringan air yang terhenti akibat persoalan regulasi dan lingkungan. Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menyatakan bahwa kebutuhan dasar masyarakat dan kelancaran sektor pariwisata menjadi prioritas utama, mengingat dampaknya terhadap kesejahteraan dan ekonomi daerah.
Ia menjelaskan bahwa dua hari sebelumnya telah berkoordinasi langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup untuk meminta dukungan dalam menyelesaikan krisis darurat. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk respons cepat terhadap kondisi yang mengancam kesehatan dan pelayanan publik di kawasan tersebut. Solusi sementara berupa pengoperasian kembali jaringan air yang sudah ada sedang dipersiapkan sebagai langkah transisi.
Pemprov NTB menegaskan bahwa pemulihan suplai air tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum dan kelestarian lingkungan. Namun, kebutuhan masyarakat dan wisatawan tetap harus diprioritaskan. Pemerintah provinsi telah mengajukan diskresi untuk memungkinkan operasional jaringan air secara sementara, sambil menyelesaikan proses hukum dan regulasi yang menjadi penyebab gangguan.
Koordinasi intensif dilakukan dengan Pemkab Lombok Utara, pihak swasta, dan instansi terkait untuk memastikan pelaksanaan solusi berjalan efektif. Sejalan dengan itu, Pemkab Lombok Utara telah melakukan pendistribusian air secara berkala untuk menanggulangi kekurangan air bersih secara mendesak.
Gubernur menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, pelaku usaha, dan wisatawan yang terdampak. Ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menyelesaikan persoalan secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang, keberlanjutan lingkungan, dan kebutuhan dasar masyarakat. Solusi jangka pendek akan segera diterapkan, sementara penyelesaian permanen akan dibangun berdasarkan kepastian hukum dan konsistensi kebijakan.
Komentar Pembaca (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.
Berita Terkait

Pemerintah Percepat Penyaluran B50, Targetkan 16,8 Juta KL di 2026
Pemerintah menargetkan penyaluran biodiesel B50 mencapai 16,8 juta kilo liter pada 2026 sebagai bagian dari strategi pengurangan impor dan penguatan sektor energi nasional.
8 September 2026

Gaji Perdana Menteri Singapura Naik, Seluruh Kenaikan Disumbangkan
Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menyatakan akan menyumbangkan seluruh kenaikan gaji selama lima tahun ke depan untuk kegiatan sosial, meski gaji tetap diterima sesuai aturan resmi.
8 September 2026

Penutupan 7 Bandara Diperpanjang Akibat Abu Vulkanik Anak Krakatau
Penutupan operasional tujuh bandara di sekitar Anak Krakatau diperpanjang hingga 7 September pukul 23.59 WIB demi menjamin keselamatan penerbangan.
8 September 2026

90 Persen SPBU Sudah Salurkan B50, Pemerintah Tegaskan Langkah Menuju Kemandirian Energi
Sebanyak 90 persen stasiun pengisian bahan bakar umum di Indonesia telah mulai menjual biodiesel B50, seiring percepatan program kemandirian energi nasional yang dimulai sejak 2018.
8 September 2026
Berita Lainnya

Wiper Tak Boleh Dinyalakan Saat Kaca Tertutup Abu Vulkanik
Selasa, 8 September 2026, 22.43 WITA

Perselisihan Antrean SPKLU Berujung Kekerasan Fisik
Selasa, 8 September 2026, 22.43 WITA

Chery AiMoga Ekspor 2.000 Robot ke Lebih dari 60 Negara
Selasa, 8 September 2026, 22.43 WITA

Xiaomi Perkenalkan SUV Skynomad dengan Teknologi EREV di China
Selasa, 8 September 2026, 22.43 WITA

Startup AS Siap Kirim Wahana ke Alpha Centauri dengan Modal Rp265 Miliar
Selasa, 8 September 2026, 22.37 WITA

Dampak Ekonomi Gangguan Penerbangan Akibat Abu Vulkanik Bisa Capai Rp100 Miliar
Selasa, 8 September 2026, 22.36 WITA

Purbaya Perkenalkan Skema Pinjaman Infrastruktur Berbasis DBH
Selasa, 8 September 2026, 22.36 WITA

Implementasi E20 Tahun 2028, Pemerintah Percepat Investasi Pabrik Etanol
Selasa, 8 September 2026, 22.36 WITA


