Penanganan Karhutla di Way Kambas Harus Fokus pada Pencegahan Berkelanjutan

Kendari, ıNarasikita - Komisi IV DPR RI menyoroti kelemahan sistem penanganan kebakaran hutan dan lahan di Taman Nasional Way Kambas yang masih mengandalkan respons pasca-kejadian. Wakil Ketua Komisi IV Hanan A Rozak menegaskan bahwa fokus hanya pada pemadaman api setiap tahun justru mengindikasikan kegagalan dalam pencegahan dini, yang harus dievaluasi secara menyeluruh. Ia menekankan bahwa upaya penanggulangan tidak boleh berhenti pada saat api padam, melainkan harus mencakup langkah-langkah strategis untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

Kebakaran di kawasan konservasi, kata Hanan, bukan sekadar merusak vegetasi, tetapi juga mengancam habitat dan sumber pakan Gajah Sumatera yang rentan terganggu. Oleh sebab itu, penanganan harus dimulai dari hulu, termasuk penguatan deteksi dini, kesiapan tim penanggulangan, pemantauan rutin, serta keterlibatan aktif masyarakat sekitar. Pemantauan yang berkelanjutan dan kerja sama lintas sektor menjadi kunci utama dalam mencegah kebakaran meluas.

Upaya pemulihan ekosistem juga menjadi prioritas, dengan perlunya rencana rehabilitasi yang jelas, mencakup jenis tanaman yang tepat, luas area yang akan direhabilitasi, serta pengawasan berkala pasca-rehabilitasi. Komite Gabungan Mitigasi Interaksi Gajah Sumatera menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat desa penyangga menjadi fondasi utama keberhasilan konservasi. Saat ini, lebih dari 3.000 warga telah terlibat dalam program ekonomi alternatif seperti homestay, usaha kuliner, dan budi daya lebah.

Kerja sama dengan Kodam XXI/Raden Inten telah dilakukan melalui pelatihan dan penyuluhan penanggulangan karhutla serta pendeteksian dini kepada warga. Bantuan peralatan pemadam juga telah disalurkan untuk mendukung kapasitas lokal. Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan penganggaran Komisi IV DPR RI dalam masa sidang I tahun 2026–2027, yang melibatkan 16 anggota dari berbagai fraksi beserta tim ahli.

Rombongan meninjau Command Center Plang Ijo dan Rumah Sakit Gajah Prof. Dr. Ir. H. Rubini Atmawidjaja, serta melakukan koordinasi dengan pejabat terkait seperti Dirjen KSDAE Kemenhut, Kepala Balai TNWK, Wakil Gubernur Lampung, dan Bupati Lampung Timur. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa kebijakan konservasi tidak hanya berbasis reaksi, tetapi juga berbasis pencegahan dan pemulihan ekosistem yang berkelanjutan.