Pengalihan Utang KCIC ke Kemenkeu Terus Berjalan

Kendari, ıNarasikita - Proses pengalihan utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) ke Kementerian Keuangan tetap berjalan sesuai rencana. CEO Danantara, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa mekanisme tersebut tidak mengalami hambatan signifikan dan terus diproses secara intensif di tingkat pemerintahan. Ia menekankan pentingnya kelancaran sistem layanan Whoosh sebagai prioritas utama dalam setiap keputusan kebijakan terkait kewajiban fiskal.

Pemerintah saat ini sedang mengkaji berbagai opsi mekanisme yang dapat menjamin keberlanjutan operasional kereta cepat tanpa menimbulkan beban fiskal berkelanjutan. Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, menyatakan bahwa yang utama adalah menjaga kelancaran pelayanan Whoosh, sambil mencari solusi yang memungkinkan beban keuangan dikelola secara efisien. Proses uji tuntas terhadap proyek sedang dilakukan untuk memastikan kelayakan dan keberlanjutan skema keuangan yang diusulkan.

Salah satu rencana yang sedang dipertimbangkan adalah pembagian cicilan utang ke sejumlah badan layanan umum (BLU) yang berada di bawah koordinasi Kementerian Keuangan. Menurut mantan Menteri Keuangan 2025–2026, Purbaya Yudhi Sadewa, cicilan tahunan diperkirakan tidak lebih dari Rp1 triliun, yang dinilai cukup ringan mengingat keuntungan tahunan dari satu atau dua BLU bisa mencapai Rp3 hingga Rp7 triliun. Dengan distribusi tersebut, beban keuangan dinilai tidak memberatkan anggaran negara secara signifikan.

Purbaya tidak merinci secara spesifik entitas BLU mana yang akan terlibat, tetapi menyiratkan kemungkinan melibatkan lebih dari satu badan, termasuk kemungkinan INA atau PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Ia menekankan bahwa keuntungan yang dihasilkan oleh badan-badan tersebut secara internal mampu menutupi kewajiban pembayaran cicilan tanpa harus mengganggu fungsi operasional atau kebijakan lainnya.