Pilot AS Tewas di Papua, AS Percaya Indonesia Tangani Kasus

Kendari, ıNarasikita - Kasus tewasnya pilot berkebangsaan Amerika Serikat, Nicholas F. Goselin, di wilayah Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada 2 Juli 2026, mendapat perhatian tinggi dari pemerintah AS. Dalam pernyataan resmi di Jakarta, Duta Besar AS untuk ASEAN, Kevin Kim, menyampaikan duka mendalam atas insiden tersebut dan menegaskan bahwa pihaknya percaya Indonesia mampu menangani kasus secara tuntas. Ia menekankan bahwa keamanan warga negara AS menjadi prioritas utama, dan kerja sama dengan otoritas Indonesia tetap menjadi fondasi utama dalam penyelesaian insiden ini.

Kim menegaskan bahwa semua pihak terkait di dalam pemerintah AS memahami nilai penting perlindungan terhadap warganya, terlebih dalam konteks konflik bersenjata yang kompleks di Papua. Ia menyatakan keyakinan penuh bahwa kolaborasi antara kedua negara dapat berjalan efektif, termasuk dalam proses investigasi bersama yang sedang dipertimbangkan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam jumpa pers di Hotel Kempinski, Jakarta, pada Jumat, 31 Juli 2026, menunjukkan komitmen diplomasi yang terbuka dan konstruktif.

Insiden terjadi saat pesawat milik PT AMA yang dikemudikan Goselin ditembak oleh kelompok bersenjata TPNPB-OPM di wilayah yang dikuasai oleh milisi Kodap XVI Yahukimo pimpinan Elkius Kobak. Menurut pernyataan Juru Bicara Markas Pusat TPNPB, Sebby Sambom, penembakan dilakukan sebagai bentuk peringatan terhadap operasional maskapai yang diduga digunakan untuk mengangkut logistik dan personel TNI ke wilayah pedalaman. Sambom menyatakan bahwa 36 Kodap TPNPB telah menerbitkan larangan terbang di wilayah mereka sebagai respons terhadap kehadiran militer non-organik di Papua.

Pembakaran pesawat perintis tersebut diduga menjadi bagian dari taktik pencegahan pengiriman pasukan dan perlengkapan militer melalui jalur udara. TNI, melalui Komando Koops Habema, segera mengerahkan pasukan patroli untuk melakukan pengejaran terhadap kelompok yang diduga bertanggung jawab. Proses penyisiran dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan wilayah dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan.

Kasus ini menyoroti dinamika kompleks antara keamanan nasional, operasi militer, dan kehadiran pihak asing di kawasan rawan konflik. Namun, baik pihak AS maupun Indonesia menegaskan bahwa penyelesaian dilakukan melalui jalur diplomasi dan kerja sama, bukan dengan tindakan provokatif. Tujuan utama tetap pada pemulihan keamanan, perlindungan warga negara, serta penegakan hukum yang adil dan transparan.