PLTS 100 GWp Dicanangkan, Desa Diminta Jadi Produsen Energi

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah resmi meluncurkan program strategis pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 100 gigawatt peak (GWp), yang menjadi langkah utama dalam mempercepat transisi energi nasional. Program ini dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan target penyelesaian dalam waktu dua tahun, lebih cepat dari jangka waktu tiga tahun yang semula dirancang. Dalam pernyataannya, Presiden menekankan pentingnya capaian swasembada listrik, di mana saat ini kapasitas listrik nasional mencapai 88 GW dari berbagai sumber energi konvensional.

Salah satu poin krusial dari program ini adalah desentralisasi pembangunan PLTS, dengan fokus pada pengembangan di tingkat desa. Pakar kebijakan iklim menilai bahwa kebijakan ini menunjukkan komitmen tinggi dari pemerintah pusat dalam mendorong energi terbarukan secara inklusif. Menurut Direktur Climate Policy Initiative, Tiza Mafira, gagasan memposisikan desa sebagai produsen listrik bukan sekadar idealisme, melainkan perlu direncanakan secara strategis. Ia menekankan perlunya kebijakan yang sengaja dirancang agar desa tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga aktor dalam rantai produksi energi.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan pendekatan khusus dalam pengelolaan aset dan pendanaan. Tiza menyarankan pemanfaatan koperasi desa atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pengelola unit PLTS. Selain itu, peran BUMN seperti PLN dalam pengadaan proyek di tingkat lokal dinilai krusial untuk mempercepat realisasi. Dengan mekanisme pasar yang terbuka, swasta dan Independent Power Producer (IPP) juga diharapkan turut berkontribusi dalam pembangunan proyek-proyek energi surya.

Pada tahap awal, pemerintah menargetkan pembangunan kapasitas 17 GWp, dengan 14 proyek yang telah memasuki berbagai tahapan mulai dari perencanaan hingga tender. Total kapasitas proyek tahap pertama mencapai 5.216 megawatt peak (MWp). Skema pengembangan mencakup PLTS atap, ground mounted, hingga PLTS terapung, yang dirancang untuk menjangkau berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Program ini tidak hanya bertujuan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga mendorong pemerataan akses listrik dan kemandirian energi di tingkat lokal.