Potensi Pajak Digital Capai Ratusan Triliun

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah dihadapkan pada peluang besar dalam meningkatkan penerimaan negara melalui sektor digital, dengan potensi mencapai ratusan triliun rupiah jika platform global yang beroperasi di Indonesia diminta berkontribusi secara adil. Kondisi ini muncul akibat pergeseran dominan aktivitas komunikasi masyarakat dari layanan tradisional seperti panggilan suara dan SMS ke aplikasi digital seperti WhatsApp dan media sosial.

Dalam dekade terakhir, pendapatan operator telekomunikasi tumbuh hanya sekitar 2–3 persen per tahun, jauh di bawah pertumbuhan PDB nasional. Hal ini disebabkan oleh pergeseran aktivitas komunikasi yang kini didominasi oleh platform digital global, yang tidak memberikan kontribusi pajak langsung terhadap negara meskipun memanfaatkan infrastruktur jaringan yang dibangun oleh operator.

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia menegaskan bahwa ketiadaan pajak dari platform digital berarti terjadi kehilangan pendapatan negara yang sangat signifikan. Ia menilai bahwa jika 30 persen dari pendapatan yang semula diperoleh operator kini beralih ke platform digital, maka potensi penerimaan yang terlewat bisa mencapai angka ratusan triliun rupiah.

Upaya penerapan skema kontribusi adil—seperti yang telah diterapkan di sejumlah negara seperti Eropa, India, Korea Selatan, dan Timur Tengah—dinilai sangat mendesak. Skema ini dimaksudkan agar seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem digital, termasuk platform global, turut menanggung beban investasi infrastruktur yang menjadi fondasi layanan digital.

Dengan regulasi yang tepat, industri telekomunikasi dapat tumbuh lebih sehat, sementara penerimaan negara dari sektor digital bisa diperkuat. Pemerintah diharapkan segera merancang kebijakan yang memastikan bahwa manfaat dari ekonomi digital yang tumbuh pesat di Indonesia—didorong oleh jumlah pengguna internet terbesar di kawasan—juga dirasakan secara merata oleh negara.