Prabowo Dorong Penutupan 700 BUMN untuk Hemat Rp100 Triliun

Kendari, ıNarasikita - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat proses perampingan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga akhir tahun 2026. Dalam pertemuan dengan jajaran menteri dan perwakilan Danantara di Hambalang, Jawa Barat, ia menyatakan bahwa sebanyak 700 BUMN lainnya akan ditutup sebagai bagian dari upaya menyelaraskan struktur perusahaan negara agar lebih efisien dan profesional. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja sektor BUMN secara keseluruhan.

Sampai saat ini, sudah 290 BUMN yang berhasil ditutup, dengan hasil efisiensi anggaran mencapai Rp50 triliun. Proyeksi total penghematan dari target penutupan 700 BUMN lainnya diperkirakan mencapai Rp100 triliun. Penutupan ini dilakukan secara terukur dan menyeluruh, dengan fokus pada penghapusan entitas yang tidak produktif atau tumpang tindih fungsi, serta memperkuat BUMN yang tetap menjadi pilar perekonomian nasional.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta Menteri Investasi, Prabowo menekankan pentingnya mengintegrasikan kebijakan perampingan BUMN dengan strategi hilirisasi sumber daya alam. Tujuannya adalah memastikan nilai tambah dari komoditas alam dikelola secara optimal di dalam negeri, mendorong investasi, dan meningkatkan manfaat ekonomi secara luas bagi masyarakat.

Selain isu BUMN, Presiden juga menerima laporan dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dipimpin Jaksa Agung ST Burhanuddin. Satgas melaporkan perkembangan penertiban pelanggaran pemanfaatan hutan, termasuk aktivitas ilegal seperti penambangan tanpa izin. Denda administratif atas pelanggaran tersebut akan diumumkan pada minggu kedua September 2026. Prabowo menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas, transparan, dan akuntabel dalam setiap proses eksekusi.

Pesan utama dari pertemuan ini adalah bahwa perbaikan tata kelola BUMN dan perlindungan kawasan hutan merupakan dua pilar strategis dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan pendekatan terukur, pemerintah bertekad menciptakan sistem ekonomi negara yang lebih sehat, efisien, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.