Prabowo Soroti Koalisi Gemuk dan Ancaman Global dalam Sidang Kabinet

Kendari, ıNarasikita - Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan evaluasi kinerja pemerintahan selama dua tahun pertama. Ia menekankan bahwa meski menghadapi tekanan global seperti konflik militer dan perang dagang, jajaran kabinet telah menjalankan tugas dengan dedikasi tinggi demi kepentingan rakyat. Prabowo menyebut kerja keras ini sebagai bentuk tanggung jawab terhadap amanat yang diberikan oleh masyarakat Indonesia.

Ia mengakui keberadaan koalisi politik yang besar, tetapi menegaskan bahwa ukuran kekuatan bukan hanya terletak pada jumlah partai, melainkan pada kesatuan visi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Menurutnya, perpecahan antar-elit dan kepentingan sektoral menjadi salah satu tantangan internal yang harus diatasi. Prabowo membandingkan kondisi demokrasi di Eropa yang, menurutnya, justru memicu ketidakstabilan, dengan kebutuhan Indonesia untuk membangun persatuan yang kokoh tanpa mengorbankan dinamika politik.

Prabowo juga mengungkap bahwa ancaman terhadap kedaulatan Indonesia bukan hanya bersifat domestik, tetapi juga melibatkan intervensi asing. Ia menyebut sejumlah pemberontakan sejarah seperti DI/TII, APRA, RMS, PRRI/Permesta, hingga Pemberontakan Madiun 1948, sebagai bentuk upaya eksternal untuk mengganggu stabilitas. Namun, ia menegaskan bahwa Indonesia tetap tangguh, sebagaimana terbukti saat krisis 1997–1998 yang sempat diperkirakan akan mengakibatkan kehancuran negara.

Dalam aspek ekonomi, Prabowo menyoroti perubahan mendasar dalam geopolitik global, di mana pangan, mata uang, dan perdagangan telah menjadi alat strategis. Ia menekankan bahwa Indonesia tidak boleh lagi memandang ekonomi secara sepihak, melainkan sebagai bagian dari keamanan nasional. Terkait hal itu, ia menyampaikan sikap tegas terhadap MSCI, menegaskan bahwa Indonesia tak akan gentar menghadapi tekanan penurunan status pasar modal, meski keputusan final baru akan diumumkan paling lambat 30 Juni 2027.

Prabowo juga memerintahkan penegakan hukum tegas terhadap praktik kebakaran hutan dan lahan yang disebutnya bukan bencana alam, melainkan kejahatan lingkungan. Ia menyatakan bahwa korporasi yang terbukti melanggar akan kehilangan izin operasional, dan penegakan hukum akan dilakukan secara masif dan tuntas. Dengan demikian, pemerintah menegaskan komitmen menjaga lingkungan sebagai bagian dari kemanusiaan dan keberlanjutan bangsa.