Prabowo Tekankan Dividen Perdamaian di Forum Timur Rusia
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pentingnya kerja sama regional untuk memperkuat stabilitas dan memanfaatkan dividen perdamaian di forum ekonomi di Vladivostok.
Redaksi iNarasikita·Kamis, 3 September 2026, 17.30 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 1x dibuka
📷 CNBC IndonesiaKendari, ıNarasikita - Dalam kesempatan pidato di Forum Ekonomi Timur ke-11 di Vladivostok, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa stabilitas di kawasan Asia Tenggara lahir dari kesadaran kolektif para pemimpin negara untuk menyelesaikan permasalahan besar melalui dialog, bukan konfrontasi. Ia menyoroti bahwa meskipun sebelumnya kawasan pernah mengalami ketegangan dan perbedaan signifikan, kebijakan bersama justru menempatkan prioritas pada isu-isu kemanusiaan seperti kemiskinan, akses layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta penciptaan lapangan kerja.
Menurut Prabowo, keputusan untuk memilih konsultasi daripada konflik telah membawa ASEAN menuju hasil nyata selama hampir enam dekade: dividen perdamaian. Dengan kondisi yang stabil, sektor ekonomi dan sosial mampu berkembang, termasuk aktivitas produksi pertanian, operasional industri, perjalanan maritim, serta investasi swasta. Ia menegaskan bahwa stabilitas memungkinkan anak-anak sekolah, keluarga merencanakan masa depan, dan masyarakat hidup dalam suasana aman.
Dalam upaya memperluas manfaat perdamaian tersebut, Prabowo mengajak Rusia dan negara-negara anggota Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) untuk memperdalam kerja sama lintas kawasan. Ia menyoroti perjanjian perdagangan bebas Indonesia–EAEU yang telah ditandatangani di St. Petersburg pada 21 Desember 2025, melibatkan Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kirgizstan, Rusia, dan Komisi Ekonomi Eropa. Perjanjian ini mencakup penghapusan atau pengurangan bea masuk terhadap 11.882 pos tarif, lebih dari 90 persen dari total barang yang diperdagangkan.
Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia telah menyelesaikan proses persetujuan parlemen terhadap perjanjian tersebut, dan pada bulan Juli 2026 ia telah menandatangani Peraturan Presiden untuk meratifikasi kesepakatan tersebut. Ia menekankan komitmen pemerintah untuk mendorong integrasi ekonomi regional yang berkelanjutan, sekaligus menegaskan bahwa perdamaian bukan hanya tujuan, tetapi fondasi utama bagi kemajuan bersama.
Komentar Pembaca (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.
Berita Terkait

Bantuan Beras Tak Boleh Dipotong, Warga Diminta Laporkan Pelanggaran
Badan Pangan Nasional tegaskan bantuan pangan beras 2026 harus diterima utuh tanpa potongan, sekaligus buka saluran pengaduan untuk laporan penyimpangan.
14 September 2026

Asing Borong Saham Ini Meski IHSG Melemah
Investor asing melakukan aksi beli bersih pada 10 saham unggulan meski terjadi penurunan IHSG sebesar 1,66% dan catatkan net sell Rp3,36 triliun selama pekan 7–11 September 2026.
14 September 2026

Purbaya Dorong LPEI Dorong Kredit Murah untuk Industri Ekspor Tertekan
Menteri Keuangan meminta LPEI memperluas akses pembiayaan murah bagi sektor tekstil, alas kaki, furnitur, dan baja yang terdampak persaingan global.
14 September 2026

David Fernando Audy Kini Pimpin Komisaris DSSA
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk resmi menunjuk David Fernando Audy sebagai Presiden Komisaris, menggantikan Franky Oesman Widjaja, setelah disetujui oleh pemegang saham dalam RUPSLB.
14 September 2026
Berita Lainnya

Waspada Modus Penipuan Liburan Berbasis AI
Senin, 14 September 2026, 11.48 WITA

Batas Aman Konsumsi Gula Harian Sesuai Aturan Kemenkes
Senin, 14 September 2026, 11.48 WITA

31 Produk Herbal dan Suplemen Ilegal Berbahaya Ditemukan BPOM
Senin, 14 September 2026, 11.47 WITA

iPhone 18 Pro Resmi Meluncur, Ketersediaan di Indonesia Belum Dipastikan
Senin, 14 September 2026, 11.44 WITA

Malware Asal Indonesia Ancam Privasi Pengguna Android
Senin, 14 September 2026, 11.38 WITA

Dirut Konsultan Tambang Diserahkan ke Kejaksaan atas Dugaan Penggelapan Pajak Rp3,3 Miliar
Senin, 14 September 2026, 11.37 WITA

Penembakan Jelang Pemilu Bangsamoro Tewaskan Tiga Orang
Senin, 14 September 2026, 11.37 WITA

Revisi UU HKPD Jadi Prioritas, DPR Evaluasi Batasan Belanja Pegawai
Senin, 14 September 2026, 11.37 WITA


