Rabu, 9 September 2026
iNarasikita — Mengubah Scroll Menjadi Senyuman

Prajurit TNI AL Dampingi Senator di Thailand, Ditetapkan Sebagai Ajudan Resmi

Seorang prajurit TNI AL yang terlihat mendampingi anggota DPD RI asal Bali dalam acara di Thailand ditetapkan sebagai ajudan resmi, dengan surat permintaan dari pihak senator dan penugasan sejak satu tahun lalu.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Kamis, 3 September 2026, 00.42 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 1x dibuka
Prajurit TNI AL Dampingi Senator di Thailand, Ditetapkan Sebagai Ajudan Resmi
Foto: CNN Indonesia

Kendari, ıNarasikita - Seorang prajurit TNI Angkatan Laut yang terekam dalam video viral saat mendampingi anggota DPD RI asal Bali dalam sebuah acara di Thailand telah dikonfirmasi sebagai ajudan resmi dari senator tersebut. Penjelasan ini disampaikan langsung oleh sang senator, Arya Wedakarna (AWK), yang membenarkan status kepegawaian prajurit tersebut dalam dinas pribadi sejak setahun terakhir. Ia juga mengungkapkan adanya surat resmi dari pihaknya yang menjadi dasar penugasan prajurit sebagai pengawal pribadi.

Kegiatan di Thailand yang menjadi sorotan publik melibatkan acara peluncuran pariwisata ASEAN, pameran, diskusi, serta pemberian penghargaan. AWK menyatakan dirinya hadir dalam kapasitas sebagai perwakilan lembaga Hindu dari Bali, bukan sebagai wakil resmi lembaga negara. Ia menegaskan tidak ada kaitan jabatan resmi dengan kehadirannya dalam acara tersebut, termasuk dalam pemberian penghargaan yang diterima.

Terkait kontroversi terkait isu LGBT yang menyertai acara Miss Equality, AWK mengaku tidak menyadari secara eksplisit bahwa acara tersebut berhubungan dengan isu tersebut. Ia menekankan prinsip etika dalam interaksi lintas budaya, menyatakan tidak ingin ikut menilai latar belakang pemberi penghargaan. Menurutnya, Thailand dikenal sebagai destinasi wisata yang multikultural dan beragam gender, sehingga kehadirannya dinilai sebagai bagian dari diplomasi budaya dan pariwisata.

Pihak TNI AL melalui Danlanal Denpasar menyatakan sedang melakukan pendalaman terhadap penugasan prajurit tersebut. Meskipun penugasan telah berlangsung secara resmi, proses pemeriksaan internal tetap dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi akan diberikan sesuai prosedur yang berlaku.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya