Prancis dan Jerman Dorong Mekanisme Darurat Perdagangan Hadapi Tekanan Ekonomi Tiongkok

Kendari, ıNarasikita - Pada 5 Oktober 2026, Prancis dan Jerman mengajukan permohonan resmi kepada Komisi Eropa untuk menciptakan mekanisme perdagangan darurat yang berkecepatan tinggi, menyerupai sistem “tombol merah” ala Amerika Serikat. Tujuan utamanya adalah memberikan wewenang segera membatasi akses pasar terhadap produk asing—khususnya dari Tiongkok—dalam waktu kurang dari satu hari, guna menangkal praktik perdagangan yang dianggap merusak persaingan sehat di wilayah Eropa. Usulan ini muncul sebagai respons terhadap lonjakan ekspor produk industri Tiongkok yang dinilai menciptakan distorsi pasar secara sistemik.

Ketua analis geopolitik dari Brussels Signal, Konstantinos Bogdanos, menilai bahwa dorongan mendesak ini justru menunjukkan paradoks dalam kebijakan ekonomi Eropa. Ia menekankan bahwa ancaman terhadap industri Eropa bukan hanya berasal dari Tiongkok, melainkan juga akibat kebijakan internal yang telah melemahkan basis produksi lokal selama bertahun-tahun. Menurutnya, tuntutan investigasi anti-dumping lintas sektor—terutama pada kendaraan listrik, bahan kimia, dan peralatan mesin—harus disertai reformasi kebijakan domestik yang lebih komprehensif.

Bogdanos menyoroti tiga faktor utama yang memperparah keterpurukan industri Eropa: beban regulasi hijau yang berlebihan, penerapan pajak karbon yang tidak proporsional, serta kompleksitas birokrasi yang menghambat inovasi dan produktivitas. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut justru membebani produsen lokal tanpa memberi keuntungan signifikan dalam jangka panjang, sehingga menciptakan ruang bagi produk impor yang lebih murah untuk mendominasi pasar.

Dalam konteks ini, usulan mekanisme darurat bukan sekadar respons terhadap ancaman luar, tetapi juga refleksi kritis atas kebijakan ekonomi Eropa yang telah berlangsung bertahun-tahun. Solusi jangka panjang, menurut analis tersebut, bukan hanya soal pembatasan impor, tetapi juga perlu dilakukan restrukturisasi kebijakan dalam negeri agar industri Eropa bisa kembali kompetitif tanpa harus mengandalkan proteksionisme semata.