Demonstran Muda India Tuntut Mundurnya KPU atas Revisi Daftar Pemilih

Kendari, ıNarasikita - Kepolisian New Delhi menahan sekitar dua ratus demonstran muda pada Sabtu (10/10/2026) dalam operasi penegakan hukum menyusul rencana aksi protes besar-besaran. Aksi tersebut digerakkan oleh kelompok pemuda bernama Cockroach Janta Party (CJP), yang menuntut Kepala Komisi Pemilihan Umum India, Gyanesh Kumar, mengundurkan diri atas kebijakan revisi daftar pemilih yang menghapus sekitar 130 juta nama pemilih. Sejumlah saksi melaporkan polisi mengejar demonstran di kawasan pusat kota, kemudian memasukkan mereka ke dalam kendaraan dinas dan membawa pergi.

Pengamanan diperketat dengan penutupan stasiun metro, pasar, dan layanan internet seluler. Barikade beton dipasang di sejumlah akses utama kota, sementara kendaraan pengendali massa dilengkapi pelontar gas air mata disiagakan di lokasi strategis. Beberapa bus dan kendaraan lainnya diperiksa secara menyeluruh oleh petugas untuk mengantisipasi kehadiran demonstran. Seorang tokoh populer di media digital, Dhruv Rathee, juga dilaporkan ditahan di luar wilayah Delhi.

Aksi yang digelar di Jantar Mantar, lokasi resmi untuk demonstrasi di ibu kota, dinyatakan sebagai bagian dari gerakan nasional bernama "Menyelamatkan Demokrasi". Pendiri CJP, Abhijeet Dipke, menilai tindakan pemerintah terlalu represif dan menunjukkan ketakutan terhadap kebebasan berekspresi kaum muda. Ia menegaskan bahwa penutupan layanan publik dan pembatasan komunikasi bukan langkah antisipatif, melainkan bentuk intimidasi terhadap rakyat.

Revisi daftar pemilih yang menjadi pemicu aksi tersebut didasarkan pada laporan media India yang menyebut sejumlah pejabat KPU mempertanyakan kebijakan revisi yang menghapus 130 juta nama, jumlah yang setara dengan populasi Jepang. Partai oposisi menilai kebijakan ini menguntungkan Partai Bharatiya Janata (BJP), yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi, dan berpotensi memengaruhi hasil pemilu. Sejumlah hasil pemilihan negara bagian yang dimenangkan BJP disebut dipengaruhi oleh penghapusan nama pemilih.

Komisi Pemilihan Umum India membantah tuduhan manipulasi dan menjelaskan bahwa jumlah 130 juta nama yang dihapus merupakan hasil sementara dari tahap verifikasi draf. Dari total tersebut, 63 juta tercatat pindah alamat, 30 juta tidak dapat dilacak, dan 28 juta telah meninggal. Komisi menegaskan proses verifikasi belum selesai, dan pemilih yang terhapus secara keliru masih dapat mengajukan keberatan dan mendaftar kembali. Meski begitu, kelompok oposisi dan aktivis menekankan perlunya transparansi lebih lanjut demi menjaga integritas pemilu di negara demokrasi terbesar dunia.