Presiden Diminta Jamin Keadilan dalam Kasus PT TMS Terkait Kepemilikan Istri Gubernur

Kendari, ıNarasikita - PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS) kini menjadi sorotan publik setelah masuk dalam daftar perusahaan yang menjadi objek penertiban Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Kejaksaan Agung, dengan potensi sanksi mencapai Rp2,19 triliun. Perusahaan yang berlokasi di Sulawesi Tenggara ini tercatat memiliki kawasan seluas 224,96 hektare, dan sebagian besar area telah disegel karena diduga melakukan aktivitas pertambangan di kawasan hutan tanpa izin penggunaan kawasan hutan (PPKH). Penindakan ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai kewajaran dan transparansi proses hukum terhadap perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan keluarga pejabat daerah.

Sejumlah informasi yang dikutip dari sumber media menyebut adanya dugaan keterkaitan kepemilikan saham PT TMS dengan Arinta Nila Hapsari, istri Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka. Berdasarkan data MODI Kementerian ESDM yang dirujuk dari Center of Energy and Resources (CERI), 99 persen saham PT Bintang Delapan Tujuh Abadi tercatat atas nama Alaniah Nisrina, putri Arinta Nila Hapsari dan Andi Sumangerukka, sementara satu persen lainnya atas nama Arinta. Dari struktur tersebut muncul dugaan kuat bahwa PT TMS di kontrol melalui entitas tersebut, meski hal ini belum diverifikasi secara resmi.

Ketua Gerak Sultra, Wiwin Saputra, menegaskan bahwa pihaknya tidak membuat kesimpulan sebelum proses hukum berjalan. Namun, keberadaan dugaan afiliasi kepemilikan memerlukan klarifikasi resmi dari lembaga berwenang. Ia menekankan perlunya transparansi terhadap struktur pemegang saham, aliran keuntungan, dan sumber investasi perusahaan. Selain itu, masyarakat berhak mengetahui dasar perhitungan sanksi sebesar Rp2,19 triliun, termasuk luas kawasan yang menjadi dasar, serta jumlah uang yang telah disetorkan PT TMS hingga saat ini.

Gerak Sultra juga menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto turut menjamin tidak adanya diskriminasi dalam penegakan hukum. Desakan ini bukan bentuk tuduhan, melainkan upaya untuk memastikan bahwa siapa pun, termasuk keluarga pejabat, tidak kebal hukum hanya karena posisi atau hubungan. Jika terbukti ada indikasi konflik kepentingan atau pengendalian tidak sah, maka seluruh pihak terkait harus diperiksa secara adil dan berdasarkan bukti hukum. Kejagung diminta membuka seluruh dokumen terkait, termasuk mekanisme penyetoran dan pencatatan dana pemulihan kawasan hutan.

Publik kini menantikan langkah konkret dari Satgas PKH dan Kejagung dalam menyelesaikan kasus ini. Pemeriksaan tidak boleh berhenti pada status perusahaan semata, melainkan harus mencakup seluruh aspek: legalitas izin, kewajaran sanksi, keaslian kepemilikan, serta keterbukaan informasi terkait pengembalian uang negara. Hanya dengan pendekatan transparan dan akuntabel, kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum dapat dipulihkan.