Presiden Kamerun Kembali dari Swiss Tanpa Perubahan Kabinet

Kendari, ıNarasikita - Setelah hampir tiga bulan menginap di Jenewa, Swiss, Presiden Kamerun Paul Biya akhirnya tiba kembali di ibu kota Yaoundé pada 20 Agustus 2026. Kedatangan sang pemimpin negara yang telah menjabat sejak 1982 ini justru tidak diiringi langkah konkret dalam pembentukan struktur pemerintahan baru, seperti yang sempat dijanjikan dalam pidato tahunan pada Desember 2025. Sejak kembali terpilih secara aklamasi pada Oktober 2025, Biya—yang kini berusia 93 tahun—tidak pernah menunjukkan tanda-tanda kehadiran di Kamerun, melainkan memilih tinggal di Eropa.

Pertama kali meninggalkan negara pada 7 Juni 2026, Biya memilih Jenewa sebagai tempat tinggal sementara, sebuah kebiasaan yang juga pernah dilakukannya pada periode 2024. Alasan di balik keputusan ini belum diklarifikasi secara resmi, meskipun berbagai spekulasi muncul di kalangan publik, termasuk isu kesehatan yang memengaruhi kemampuannya menjalankan tugas secara rutin. Kehadiran Presiden yang seharusnya menjadi pusat kebijakan negara pun terus terhambat oleh keberadaan jauh dari wilayah administrasi utama.

Sejumlah warga Kamerun menyatakan kekecewaan terhadap ketidakhadiran langkah konkret dari Biya setelah kembali. Salah satunya, Elvis Mbi, yang menyebut bahwa harapan masyarakat untuk reformasi pemerintahan tidak terwujud. “Setiap warga Kamerun berharap sekembalinya ia [Biya] ke tanah air, ia akan melakukan perubahan dalam pemerintahan, tetapi sampai saat ini belum ada apa-apa,” ungkapnya. Harapan itu muncul dari janji yang disampaikan dalam pidato akhir tahun 2025, di mana Biya menyatakan kabinet baru akan dibentuk dalam beberapa hari mendatang.

Namun, hingga kini, lebih dari sembilan bulan setelah pernyataan tersebut, tidak ada tindakan nyata yang dilakukan. Tidak ada pengumuman pembentukan kabinet, tidak pula pengangkatan Wakil Presiden, meski Biya telah kembali ke negara. Kondisi ini memperkuat kekhawatiran tentang keberlanjutan stabilitas pemerintahan di Kamerun, terutama di tengah tuntutan reformasi dan transparansi yang terus meningkat dari masyarakat sipil.