Prioritaskan UMKM dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Kendari, ıNarasikita - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus mengedepankan kepentingan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), meski perusahaan besar tetap menjadi mitra strategis. Pernyataan ini disampaikan dalam acara peringatan Hari Jadi Pertambangan ke-81 di Jakarta, menekankan pentingnya keseimbangan antara skala usaha dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Ia menekankan bahwa kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61%, menunjukkan peran sentralnya dalam struktur ekonomi nasional. Bahkan, saat krisis ekonomi tahun 1998 dengan defisit anggaran 13% dan inflasi mencapai 88%, justru UMKM yang menjadi penopang utama stabilitas ekonomi, bukan perusahaan besar.

Dalam konteks pertambangan, Bahlil menyebut bahwa banyak UMKM telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dengan target produksi mulai dari 200.000 ton hingga 1 juta ton. Ia menyoroti bahwa jika satu perusahaan besar menguasai seluruh sektor, maka keberagaman ekonomi akan terancam. Oleh karena itu, pemerintah harus hadir untuk melindungi dan membina pelaku usaha menengah ke bawah agar tidak kalah bersaing.

Reformasi sektor pertambangan dilakukan secara bertahap mulai 2025, dengan penanganan RKAB pada 2026 dan pematangan kebijakan pada 2027. Tujuannya adalah memastikan kedaulatan sumber daya alam sesuai ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sumber daya alam harus dikelola untuk kesejahteraan rakyat secara merata.