Purbaya Pertimbangkan Prioritas, Tolak Permintaan Tambahan Anggaran K/L

Kendari, ıNarasikita - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa tidak semua permintaan tambahan anggaran dari kementerian dan lembaga untuk tahun anggaran 2027 dapat dipenuhi. Ia menegaskan bahwa keterbatasan anggaran negara menjadi pertimbangan utama dalam proses seleksi, meskipun sejumlah instansi mengajukan peningkatan dana yang signifikan. “Jika semua menuntut hingga Rp1.000 triliun, tentu saja tidak mungkin. Kita tidak berada di tempat yang tak terbatas,” ujarnya saat berbincang di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/9).

Pembahasan anggaran dilakukan dengan prinsip alokasi berbasis efisiensi dan dampak ekonomi. Purbaya menekankan bahwa keputusan penyetujuan hanya diberikan kepada kementerian dan lembaga yang usulan anggarannya dinilai memberikan kontribusi paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. “Ini adalah realitas ekonomi—kita hidup dalam keterbatasan sumber daya. Kita harus memilih mana yang paling optimal,” katanya.

Beberapa kementerian dan lembaga telah mengajukan penambahan anggaran karena pagu indikatif yang diberikan dinilai belum mencukupi kebutuhan operasional dan program strategis. Di antaranya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengusulkan tambahan sebesar Rp157,76 triliun, Kejaksaan Agung meminta tambahan Rp22,1 triliun, Kementerian Pemuda dan Olahraga mengusulkan Rp4,01 triliun, serta Kementerian Sekretariat Negara mengajukan tambahan Rp6,62 triliun untuk menunjang pelayanan kepada kepala negara dan wakil presiden.

Keputusan final atas usulan tambahan anggaran akan dibahas lebih lanjut dalam proses penyusunan APBN 2027 di Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, Purbaya menegaskan bahwa penilaian tetap berdasarkan kelayakan, efektivitas, dan konsistensi dengan prioritas pembangunan nasional. Tujuan akhir tetap memastikan anggaran digunakan secara bijak demi kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.