Purbaya Tegaskan Tak Ada Rencana Pindahkan Payroll ASN ke Himbara

Kendari, ıNarasikita - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas membantah adanya rencana perubahan mekanisme pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) dari bank pembangunan daerah (BPD) ke himpunan bank milik negara (Himbara). Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak pernah dirancang oleh pemerintah pusat, dan proses pembayaran gaji tetap berjalan seperti biasa tanpa perubahan struktural.

Pernyataan ini disampaikan langsung di kompleks Istana Negara, Jakarta, pada Senin (7/9/2026), menyusul beredarnya isu yang menyebar di publik. Purbaya menekankan bahwa hingga saat ini tidak ada arahan dari pemerintah pusat untuk mengubah cara transfer dana gaji ASN, baik untuk PNS maupun PPPK, termasuk dalam hal platform atau institusi yang menangani proses tersebut.

Isu tersebut muncul setelah Rapat Dengar Pendapat Umum di DPR RI dengan Serikat Pekerja Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (SPBDSI) pada Kamis (3/9/2026). Perwakilan SPBDSI, Sigit, mengungkapkan kekhawatiran bahwa pemindahan payroll ASN ke Himbara berpotensi menimbulkan efek domino, termasuk ancaman PHK terhadap ratusan ribu karyawan BPD. Ia menyebutkan bahwa pengurangan dana kasus simpanan (CASA) akibat pemindahan ini akan melemahkan likuiditas bank daerah.

Sigit juga memperingatkan risiko peningkatan kredit bermasalah (NPL) karena pembayaran angsuran yang sebelumnya dipotong lewat BPD akan berpindah ke lembaga keuangan lain. Dengan demikian, penagihan dan pelunasan kredit yang sebelumnya terjamin melalui sistem potong gaji akan menjadi lebih sulit, yang berdampak langsung pada kinerja finansial BPD.