RI Siapkan Ekosistem Bioetanol untuk E10 2027
Pemerintah menargetkan penerapan bahan bakar campuran etanol 10% (E10) pada 2027, dengan fokus memperkuat pasokan bahan baku dan pembangunan infrastruktur produksi.
Redaksi iNarasikita·Kamis, 3 September 2026, 20.28 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 1x dibuka
Kendari, ıNarasikita - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa penerapan kebijakan bahan bakar minyak (BBM) berbahan baku etanol 10% (E10) pada tahun 2027 menghadapi tantangan serius terkait ketersediaan bahan baku dan kapasitas produksi yang masih terbatas. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menyampaikan bahwa akselerasi investasi menjadi kunci utama dalam membangun ekosistem bioetanol yang berkelanjutan dan mandiri di dalam negeri.
Diperlukan pembangunan 20 pabrik bioetanol hingga 2027 untuk memenuhi kebutuhan nasional, terutama menyongsong implementasi E10 yang diproyeksikan mulai berlaku tahun depan. Saat ini, kapasitas pengumpulan bahan baku seperti tebu, jagung, dan singkong baru mencapai 70.500 kiloliter per tahun, jauh di bawah kebutuhan yang diperkirakan mencapai 1,2 juta kiloliter untuk mendukung program tersebut.
Kendati demikian, pemerintah juga sedang menyusun spesifikasi teknis pencampuran etanol ke bensin, karena standar kualitas etanol untuk E10 dan E20 diprediksi berbeda agar tetap aman bagi mesin kendaraan. Aspek seperti kadar air (water content) dan parameter lainnya sedang dikaji secara mendalam untuk memastikan keselamatan dan performa mesin secara optimal.
Langkah strategis ini dilakukan sebagai bagian dari perencanaan bertahap, meniru pendekatan yang telah diterapkan sebelumnya dalam program B10 hingga B50. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa penerapan E20 baru akan dilakukan setelah industri bioetanol dalam negeri siap, dengan target 2028–2029. Tujuannya jelas: mengurangi ketergantungan impor bahan bakar dengan memperkuat produksi dalam negeri.
Dengan memprioritaskan pengembangan industri dari bahan baku lokal, pemerintah berharap kebijakan E10 dapat berjalan efektif tanpa mengandalkan impor etanol. Proses ini, kata Bahlil, membutuhkan waktu 1–2 tahun lagi untuk memastikan kesiapan infrastruktur, regulasi, dan ekosistem produksi secara menyeluruh.
Komentar Pembaca (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.
Berita Terkait

Indonesia Pionir B50, Eropa dan Jepang Pelajari Skema Suksesnya
Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan campuran solar B50, memicu minat belajar dari Jepang hingga negara Eropa terkait implementasi dan regulasinya.
9 September 2026

48 Jam Listrik Padam, Warga Gambia Aksi Massal Tuntut Presiden Mundur
Pemadaman listrik berkepanjangan selama 48 jam di Gambia memicu unjuk rasa besar-besaran di Banjul dan daerah lain, dengan massa menuntut presiden Adama Barrow mundur, sementara pihak berwenang mengaku penyebabnya adalah lonjakan beban dan gangguan teknis.
9 September 2026

Warga Bantaran Rel Senen Diberi Hunian Sementara oleh Pemerintah
Ratusan warga eks bantaran rel Senen kini tinggal di hunian sementara yang disediakan pemerintah, menandai realisasi program relokasi dan penataan kawasan.
9 September 2026

Pemerintah Siapkan Rp17 T untuk Bansos Beras Hingga Akhir 2026
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp17 triliun untuk penyaluran bantuan beras 30 kg per keluarga penerima hingga akhir 2026, dengan distribusi secara rutin dan terkonsentrasi.
9 September 2026
Berita Lainnya

Abu Vulkanik Anak Krakatau Picu Iritasi Kulit, Ini Penjelasannya
Rabu, 9 September 2026, 07.45 WITA

Dua Masker Lebih Efektif? Ini Penjelasan Dokter Paru
Rabu, 9 September 2026, 07.44 WITA

Perlindungan Anabul Saat Hujan Abu Vulkanik
Rabu, 9 September 2026, 07.44 WITA

Lima Langkah Tangani Paparan Abu Vulkanik Secara Aman
Rabu, 9 September 2026, 07.43 WITA

Paparan Abu Vulkanik dan Risiko Silikosis, Ini Penjelasan Ahli
Rabu, 9 September 2026, 07.43 WITA

PAG Disejajarkan Singapura sebagai Pusat LNG Asia
Rabu, 9 September 2026, 07.37 WITA

Bandara Soekarno-Hatta dan Lokasi Lain Segera Beroperasi Kembali
Rabu, 9 September 2026, 07.37 WITA

Data Ekonomi India Dikritik, Mantan Pejabat Sebut Manipulasi Sistemik
Rabu, 9 September 2026, 07.34 WITA


