Singapura Perkuat Dukungan Keluarga Hadapi Krisis Kelahiran

Kendari, ıNarasikita - Singapura menghadapi tantangan demografi kritis dengan tingkat kelahiran yang terus menurun, mencatat angka kesuburan total (TFR) sebesar 0,87 pada tahun 2025—jauh di bawah ambang stabil 2,1. Untuk merespons kondisi ini, pemerintah meluncurkan paket dukungan keluarga terbesar dalam sejarah, mencakup bantuan finansial hingga SG$60.000 (sekitar Rp835,7 juta) per anak dari lahir hingga usia 17 tahun. Kebijakan ini menjadi langkah fundamental dalam mengubah paradigma dukungan keluarga dari fokus singkat ke periode panjang.

Perdana Menteri Lawrence Wong menegaskan bahwa kebijakan baru bukan sekadar penyesuaian kecil, melainkan transformasi menyeluruh terhadap sistem pendukung keluarga. Program ini mencakup penurunan biaya penitipan anak, perpanjangan cuti orang tua, serta akses lebih besar terhadap perumahan publik. Tujuannya adalah mengurangi beban finansial dan sosial yang menjadi penghambat utama warga dalam memutuskan memiliki anak.

Meski demikian, para ahli memperkirakan dampak kebijakan ini baru akan terasa dalam beberapa dekade. Peneliti senior Institute of Policy Studies, Kalapana Vignehsa, menyebut perubahan ini seperti mengubah arah gerak gunung es—proses yang lambat namun perlu dilakukan. Ia menekankan bahwa tantangan terbesar bukan hanya soal uang, melainkan budaya kerja, struktur sosial, dan persepsi terhadap keluarga yang harus diubah secara mendalam.

Ahli ekonomi dari Nanyang Technological University, Chua Yeow Hwee, menilai pendekatan berkelanjutan lebih efektif dibanding insentif sekali bayar. Ia menyoroti pentingnya dukungan yang menyertai perkembangan anak dari masa bayi hingga remaja. Namun, ia juga memperingatkan potensi beban operasional bagi perusahaan akibat perpanjangan cuti orang tua, yang harus dikelola dengan solusi kolaboratif antara pemerintah, swasta, dan pekerja.

Di tengah upaya Singapura, pengalaman negara Asia lain seperti Korea Selatan dan Jepang menunjukkan bahwa penurunan TFR yang mendalam tidak bisa diselesaikan hanya dengan kebijakan finansial. Jepang mencatat rekor terendah TFR 1,14 pada 2025, sementara Korea Selatan berada di kisaran 0,8. Ini menegaskan bahwa solusi harus menyentuh akar budaya, struktur pekerjaan, dan keseimbangan hidup kerja—bukan sekadar anggaran.