Stabilisasi Beras Diperkuat untuk Jaga Keseimbangan Harga Petani dan Konsumen

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah diminta memperkuat kebijakan stabilisasi pangan jangka menengah dan panjang agar harga beras tetap terjangkau bagi masyarakat sekaligus memberi insentif layak bagi petani. Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan harga di tingkat produsen dan konsumen sebagai fondasi utama keberlanjutan produksi pangan. Ia menilai langkah intervensi yang dilakukan Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah menunjukkan dampak positif, terutama melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang diperluas hingga 1 juta ton.

Peningkatan alokasi ini merupakan respons atas kebutuhan pasar yang terus bergerak, terutama menyusul penyelesaian penugasan SPHP sebelumnya sebesar 828 ribu ton yang telah tersalurkan secara penuh pada 23 September 2026. Keputusan menambah pasokan sebesar 1 juta ton berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto melalui surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-176/M/S/KI.00/09/2026, tanggal 28 September 2026, menunjukkan komitmen strategis terhadap stabilitas pangan nasional. Sejak awal Oktober, Perum Bulog telah menerima penugasan tambahan sebanyak 74,18 ribu ton, setara dengan 14,83 juta kemasan beras 5 kg.

Pemantauan langsung terhadap kondisi pasokan dan harga di Pasar Induk Beras Cipinang, sebagai salah satu indikator utama perberasan di Jakarta dan sekitarnya, menunjukkan situasi pasar tetap aman. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan, menegaskan bahwa fokus pemerintah bukan hanya pada jumlah stok, tetapi juga pada distribusi yang merata, tepat waktu, dan sesuai mutu serta harga yang terjangkau. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor antara kementerian, lembaga, Perum Bulog, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan Satgas Pangan.

Berbagai instrumen seperti pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah, Gerakan Pangan Murah, bantuan pangan, serta pemantauan harga berkala terus dioptimalkan sesuai dinamika lapangan. Tujuan utamanya adalah menjaga dua kepentingan secara seimbang: petani harus mendapatkan harga yang wajar agar tetap termotivasi berproduksi, sementara masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan harian tanpa tekanan ekonomi.

Pemerintah menegaskan komitmen untuk terus menjaga ketersediaan beras, memperkuat jaring distribusi, serta memantau harga secara intensif. Dengan pendekatan holistik dari hulu hingga hilir, stabilitas pangan nasional diharapkan tetap terjaga, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kelangkaan atau kenaikan harga beras yang tidak terkendali.