Starbucks Ditegur DPR AS atas Kehadiran di Xinjiang

Kendari, ıNarasikita - Kehadiran dua gerai baru Starbucks di wilayah Xinjiang, China, memicu protes politik dari anggota DPR Amerika Serikat. John Moolenaar, pemimpin komite khusus AS untuk China, menilai keputusan perusahaan kopi global tersebut sebagai tindakan yang "bangkrut secara moral", menekankan bahwa bisnis di wilayah yang dituduh melakukan penahanan massal terhadap warga Uighur tidak dapat dibenarkan secara etis. Ia menekankan bahwa setiap transaksi di gerai tersebut turut memperkuat citra positif pemerintah China atas kebijakan yang disebut merugikan kebebasan beragama dan budaya minoritas.

Pembukaan gerai tersebut terjadi setelah Starbucks melepas kendali operasional ritelnya di China kepada Boyu Capital, perusahaan investasi Hong Kong. Meski perusahaan menegaskan bahwa keputusan itu didasarkan pada strategi bisnis lokal, kehadiran Starbucks langsung menjadi sorotan di media sosial China, dengan video antrean panjang di gerai utama di Grand Bazaar, Urumqi, serta unggahan influencer tentang minuman edisi khusus yang mengandung unsur budaya lokal. Namun, di luar negeri, kehadiran ini justru memperkuat kritik terhadap komodifikasi wilayah yang dituding telah mengalami represi sistemik.

Organisasi hak asasi manusia, termasuk Human Rights Watch, menyatakan bahwa kehadiran merek global seperti Starbucks di Xinjiang berpotensi memberikan legitimasi terhadap narasi pemerintah China yang menyangkal adanya pelanggaran HAM. Maya Wang, wakil direktur Asia pada Human Rights Watch, menilai bahwa eksistensi perusahaan asing di kawasan tersebut memperkuat citra bahwa Xinjiang stabil dan aman, padahal sejumlah laporan menyebutkan adanya penahanan massal di kamp-kamp yang diklaim sebagai "pusat pelatihan" anti-terorisme. PBB sebelumnya juga memperingatkan kemungkinan terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan di wilayah tersebut.

Pemerintah China menolak tegas tuduhan tersebut, menyebutnya sebagai "kebohongan mentah-mentah", dan menekankan bahwa Xinjiang telah mencapai stabilitas sosial, pertumbuhan ekonomi, serta kerukunan antaragama. Sejumlah perusahaan asing lain, termasuk Hilton dan InterContinental Hotels Group, juga menghadapi kritik serupa atas keberadaan mereka di wilayah tersebut. Beberapa analis menilai bahwa keputusan Starbucks mencerminkan transformasi strategi bisnis yang berorientasi pada pasar lokal, bukan standar etika global. Yaling Jiang dari ApertureChina menyatakan bahwa Starbucks kini beroperasi dengan perspektif China, bukan AS, sebagai kunci untuk bertahan di tengah persaingan dengan merek domestik.