Subsidi Energi Bisa Melonjak Rp300 Triliun Jika EBT Terlambat Dikembangkan

Kendari, ıNarasikita - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Yuliot Tanjung memperingatkan bahwa jika pengembangan energi baru terbarukan (EBT) tidak dipercepat, anggaran subsidi dan kompensasi energi dapat membengkak hingga Rp300 triliun. Ancaman ini muncul di tengah ketidakstabilan global yang mengganggu pasokan energi, seperti konflik antara Amerika Serikat dengan Iran serta perang di Ukraina yang belum berakhir. Dampaknya, harga energi di pasar internasional berpotensi melonjak, berdampak langsung pada stabilitas ekonomi nasional.

Kenaikan harga energi global dapat memicu inflasi yang lebih tinggi dan menaikkan biaya produksi di berbagai sektor. Bagi Indonesia, yang masih bergantung pada impor energi, hal ini akan memperbesar kebutuhan anggaran untuk subsidi BBM, listrik, dan LPG. Saat ini, anggaran subsidi dan kompensasi energi berada di kisaran Rp400 triliun—dengan realisasi Rp381,3 triliun dalam APBN—namun jika tidak ada antisipasi melalui pengembangan EBT, jumlah tersebut bisa naik hingga sekitar Rp700 triliun.

Peningkatan beban anggaran ini berdampak langsung pada kinerja fiskal negara, terutama mengingat tekanan pembiayaan yang sudah tinggi di tahun ini. Yuliot menekankan bahwa tambahan beban sebesar Rp300 triliun akan berdampak pada defisit pembiayaan APBN, khususnya pada tahun 2026. Oleh karena itu, percepatan transisi energi menjadi krusial untuk menjaga keseimbangan anggaran dan memperkuat ketahanan energi nasional.

Langkah strategis yang sedang dilakukan pemerintah antara lain implementasi biodiesel B50 mulai 2026 dan persiapan penerapan B60 di tahun depan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, upaya peningkatan cadangan energi nasional terus digenjot, dengan target meningkatkan cadangan operasional dari rata-rata 21 hari saat ini menjadi minimal 30 hari. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun sistem energi yang lebih mandiri dan tahan terhadap gejolak global.