Transmigrasi Era Baru Dorong Ekosistem Ekonomi Berkelanjutan

Kendari, ıNarasikita - Kawasan transmigrasi kini diletakkan sebagai lumbung ekonomi baru yang berpotensi menggerakkan pertumbuhan di wilayah terpencil. Pembaruan arah kebijakan menekankan pentingnya menciptakan peluang kerja, menumbuhkan usaha lokal, dan menarik investasi sebelum mobilitas penduduk dilakukan. Pendekatan ini mengedepankan prinsip bahwa kesejahteraan masyarakat harus menjadi hasil utama, bukan sekadar dampak sampingan dari pembangunan.

Dengan posisi geografis strategis dan kekayaan sumber daya alam, khususnya nikel yang vital bagi industri baterai dan kendaraan listrik, Indonesia memiliki peluang unik dalam transformasi rantai pasok global. Menurut pakar ekonomi dari University of Glasgow, Soner Başkaya, Indonesia berada pada posisi menguntungkan karena netralitas politik, akses jalur perdagangan, serta potensi pengembangan industri berbasis sumber daya. Namun, kesempatan ini harus diwujudkan melalui kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat.

Pembangunan tidak boleh berjalan sendiri. Kementerian Transmigrasi menekankan pentingnya ekosistem yang terintegrasi, mencakup riset, produksi, pengolahan, logistik, hingga pemasaran. Transformasi ini menuntut keterlibatan berbagai sektor, termasuk pemerintah pusat, daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan masyarakat. Melalui lima program unggulan—Trans Tuntas, Trans Lokal, Trans Patriot, Trans Karya Nusantara, dan Trans Gotong Royong—pembangunan dilakukan secara sistemik dan inklusif.

Khususnya, program Trans Karya Nusantara menekankan prinsip “kerja dulu, pindah kemudian”, di mana peluang ekonomi dan infrastruktur harus sudah tersedia sebelum penduduk berpindah. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan bahwa keberhasilan tidak diukur dari jumlah investasi yang diumumkan, melainkan dari peningkatan keterampilan, pendapatan, dan kemandirian ekonomi masyarakat. Ia mencontohkan potensi pasar durian global yang bernilai Rp137 triliun per tahun, yang harus dimanfaatkan bukan hanya untuk ekspor mentah, tetapi untuk membangun industri lokal dari hulu hingga hilir.

Dalam forum Transmigration Executive Dialogue, hadir perwakilan dari sejumlah kementerian, lembaga, serta 10 perguruan tinggi mitra. Mereka menyepakati bahwa transmigrasi modern harus menjadi gerakan kolektif, di mana masyarakat lokal menjadi pelaku utama, bukan objek. Para Patriot yang bertugas di 53 kawasan prioritas diminta tidak hanya melaporkan temuan, tetapi juga memahami realitas lapangan, menerapkan ilmu, dan menjembatani potensi lokal dengan teknologi, pasar, dan investasi.