Uji Coba Prasmanan MBG Dorong Efisiensi dan Edukasi Gizi

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah kini menguji metode penyajian Makan Bergizi Gratis (MBG) secara prasmanan di 66 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 10 provinsi. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pembenahan menyeluruh program yang telah diperintahkan oleh Presiden. Uji coba dilakukan setelah melakukan kajian mendalam terhadap praktik terbaik dari negara-negara seperti Jepang dan Italia, yang telah memiliki sistem penyediaan makanan bergizi secara efektif di sekolah dan fasilitas publik.

Hasil awal menunjukkan bahwa penyajian prasmanan mampu menjaga suhu makanan tetap optimal saat disajikan, sekaligus mengurangi jumlah sisa makanan secara signifikan. Selain itu, metode ini turut memperkuat pendekatan edukatif, di mana guru dan siswa turut terlibat dalam proses penyajian, sehingga meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi seimbang. Evaluasi berkala akan dilakukan terhadap hasil uji coba untuk menentukan kelayakan perluasan ke wilayah lain.

Pembenahan MBG tidak hanya berfokus pada penyajian, tetapi juga mencakup empat pilar utama: pemerataan layanan ke daerah 3T, perbaikan tata kelola SPPG, penertiban data penerima, serta pemberantasan praktik penyimpangan. Sejalan dengan itu, Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengaktifkan 480 SPPG baru di wilayah Indonesia Timur sejak 2 Oktober, dengan tahap berikutnya menyasar 980 SPPG lainnya di Sumatera, Kalimantan, dan Bali pada 14 Oktober. Rencana tahap ketiga akan difokuskan pada pesantren dan sekolah keagamaan di daerah terpencil.

Dalam upaya peningkatan kualitas, pemerintah menerapkan insentif baru sebesar Rp2.000 per porsi yang mulai berlaku 2 Oktober 2026. SPPG yang beroperasi harus memenuhi kriteria ketat, termasuk memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), tidak dalam status suspensi, dan tidak pernah mengalami kejadian fatal. Data terbaru menunjukkan 26.385 SPPG telah terdaftar dalam Surat Penetapan Sementara 2 (SPS 2). Seluruh data penerima akan divalidasi secara akurat berdasarkan NIK, mencakup siswa, santri, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Untuk mencegah risiko kejadian fatal, BGN menerapkan sistem pemantauan berbasis kecerdasan buatan melalui kamera pengawas (CCTV) yang terhubung langsung ke pusat. Sejauh ini, sekitar 70 dapur telah menjalani uji coba koneksi pusat, dengan fokus pada pemantauan SOP pengolahan, persiapan, dan pencucian peralatan. Peran Satgas MBG di daerah juga diperkuat sesuai Perpres Nomor 115 Tahun 2025. Menteri Koordinator Bidang Pangan menegaskan bahwa setiap praktik penyimpangan, termasuk korupsi melalui perantara atau kerja sama ilegal, akan ditindak tegas, bahkan dapat diproses hukum jika buktinya jelas.