20 Tahun Perang, Afghanistan Kembali ke Tangan Taliban

Kendari, ıNarasikita - Pada 30 Agustus 2021, dunia menyaksikan momen yang menjadi simbol kegagalan kebijakan luar negeri terbesar Amerika Serikat dalam abad ini. Dalam kondisi kacau, warga Afghanistan berduyun-duyun menuju bandara Kabul, berharap bisa naik pesawat evakuasi. Di tengah keramaian itu, seorang perwira militer AS terakhir—Mayor Jenderal Chris Donahue—meninggalkan tanah Afghanistan, berdiri dalam bayangan gelap, menjadi gambar ikonik dari penarikan yang memalukan.

Perang yang dimulai pada 7 Oktober 2001 sebagai respons atas serangan 11 September, awalnya digambarkan sebagai misi kontraterorisme untuk menumpas al-Qaeda dan Taliban. Namun, dalam dua dekade, tujuan itu justru tergantikan oleh pendudukan militer yang berkepanjangan. Dengan biaya triliunan dolar dan ratusan ribu korban sipil, Amerika gagal menciptakan sistem pemerintahan yang berdaulat, sekalipun menggantungkan keberlangsungan negara pada dukungan militer dan keuangan asing.

Taliban, meski didukung oleh senjata ringan dan strategi gerilya, mampu bertahan dan merebut kembali kekuasaan secara cepat. Penyerbuan Kabul terjadi tanpa perlawanan signifikan dari pasukan pemerintah yang telah dibiayai dan dilatih oleh AS. Pemerintahan yang dibentuk pasca-2001, termasuk era Hamid Karzai, terbukti tak mampu membangun legitimasi nasional, melainkan menjadi alat kepentingan strategis Washington.

Perjanjian perdamaian yang ditandatangani pada Februari 2020 oleh pemerintahan Trump dengan Taliban secara tak langsung mengakui kegagalan militer. Penarikan pasukan yang kemudian dipercepat oleh Presiden Joe Biden tidak diikuti dengan jaminan keamanan atau transisi politik yang stabil. Lima tahun setelah kejatuhan Kabul, Taliban kembali mengendalikan negara, memperingati kemenangan dengan perayaan publik di seluruh wilayah.

Kini, Afghanistan kembali menjadi negara yang menghadapi tantangan besar: membangun stabilitas tanpa dukungan asing, menyelesaikan krisis kemanusiaan, dan menghadapi kembali isu hak asasi manusia. Sementara itu, dunia menyaksikan ulang bukti bahwa pendudukan militer justru memperparah konflik, bukan menyelesaikannya.