Selasa, 22 September 2026
iNarasikita — Mengubah Scroll Menjadi Senyuman

7 Kelompok Bersenjata Ethiopia Bentuk Aliansi untuk Gulingkan Pemerintah

Tujuh kelompok bersenjata di Ethiopia membentuk aliansi baru dengan tujuan menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Abiy Ahmed dan membangun pemerintahan transisi berbasis dialog nasional.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Selasa, 22 September 2026, 15.29 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 1x dibuka
7 Kelompok Bersenjata Ethiopia Bentuk Aliansi untuk Gulingkan Pemerintah📷 CNBC Indonesia

Kendari, ıNarasikita - Tujuh kelompok bersenjata utama di Ethiopia secara resmi mengumumkan pembentukan aliansi strategis dengan misi bersama: menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Abiy Ahmed. Aliansi tersebut diberi nama Ethiopian Peoples' Forces Alliance for Survival, atau disingkat Alliance for Survival, dan diumumkan pada hari Minggu (20/9/2026). Dalam pernyataan bersama, kelompok-kelompok ini menyatakan bahwa kerja sama diperlukan untuk menghadapi krisis politik dan keamanan yang diperkirakan semakin memburuk di berbagai wilayah negara.

Anggota aliansi mencakup Amhara Fano National Movement, Tigray People's Liberation Front (TPLF), Oromo Liberation Army (OLA), serta empat kelompok minoritas lainnya: Ogaden National Liberation Front (ONLF), Afar Revolutionary Democratic Unity Front (Ugugumo), Benishangul Peoples' Liberation Movement, dan Gumuz Peoples' Democratic Movement. Masing-masing kelompok telah terlibat dalam konflik bersenjata dengan pemerintah federal selama bertahun-tahun, baik di wilayah Oromia sejak 2018 maupun di Amhara sejak 2023.

Pembentukan aliansi ini terjadi setelah kembali pecahnya pertempuran di wilayah Tigray bagian utara, sebuah kejadian yang dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap kesepakatan damai yang ditandatangani di Pretoria pada 2022. Sumber dekat Fano mengungkapkan bahwa negosiasi antar kelompok telah berlangsung selama sekitar satu tahun, sementara pemimpin OLA Jaal Marroo dan Zemene Kassie dari Fano telah mengonfirmasi kesepakatan tersebut dalam wawancara terpisah, termasuk dengan media Swiss Le Temps pada 16 Agustus.

Dalam pernyataan mereka, kelompok-kelompok tersebut menuduh pemerintahan Abiy telah menerapkan kebijakan otoriter yang memperdalam perpecahan sosial dan politik. Mereka menegaskan bahwa pemerintahan transisi yang akan dibentuk akan didasarkan pada piagam, bertujuan mengakhiri konflik, melindungi hak-hak rakyat, dan membuka ruang dialog nasional. Akademisi Ethiopia Eyob Tilahun menyatakan bahwa keputusan ini mencerminkan persepsi bersama bahwa ancaman terhadap kelangsungan hidup kelompok-kelompok tersebut berasal dari pemerintah federal.

Pemerintah Ethiopia belum memberikan respons resmi terhadap pengumuman aliansi tersebut. Namun, sebelumnya, TPLF telah menyatakan bahwa kesepakatan damai Pretoria 2022 telah "secara efektif mati", menunjukkan bahwa tantangan terhadap stabilitas nasional belum teratasi. Meskipun Fano pernah menjadi sekutu pemerintah dalam konflik Tigray (2020–2022), hubungan dengan pemerintah federal kini telah memburuk, terutama terkait klaim wilayah Tigray Barat yang masih menjadi sengketa antara kelompok Amhara dan Tigray.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya