Airlangga Dorong Revisi RUPTL untuk Atasi Kebutuhan Listrik 2030
Pemerintah perlu merevisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik guna memenuhi proyeksi kebutuhan energi 700–800 TWh pada 2030 dan percepatan transisi energi melalui solar panel 100 GW.
Redaksi iNarasikita·Selasa, 29 September 2026, 15.28 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 2x dibuka
📷 CNN IndonesiaKendari, ıNarasikita - Pemerintah memandang perlu melakukan revisi menyeluruh terhadap Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) guna menyesuaikan dengan lonjakan kebutuhan energi nasional hingga tahun 2030. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa proyeksi konsumsi listrik pada dekade depan diperkirakan mencapai angka antara 700 hingga 800 terawatt jam. Angka ini jauh melampaui kapasitas tambahan pembangkit yang saat ini direncanakan, yaitu sekitar 69,5 gigawatt, yang menurutnya tidak cukup memadai.
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah menekankan pentingnya mempercepat pengembangan sumber energi terbarukan, khususnya energi surya. Target yang ditetapkan adalah mencapai kapasitas instalasi panel surya hingga 100 gigawatt peak dalam waktu dua hingga tiga tahun ke depan. Airlangga menegaskan bahwa pencapaian target ini berpotensi mempercepat pencapaian net zero emission dari tahun 2060 menjadi 2045–2050, asalkan implementasi berjalan optimal.
Selain sumber energi, infrastruktur jaringan listrik juga menjadi fokus utama. Pemerintah telah menyiapkan rencana pembangunan jaringan transmisi sepanjang 47.758 kilometer, termasuk pengembangan sistem smart grid untuk meningkatkan efisiensi dan stabilitas pasokan. Investasi ini dinilai krusial untuk mendukung transformasi energi, sekaligus menopang pertumbuhan sektor strategis seperti data center dan kecerdasan buatan yang membutuhkan pasokan listrik yang andal dan terjangkau.
Dalam kerangka yang lebih luas, pemerintah juga memperkuat agenda digitalisasi dan hilirisasi. Salah satu langkah strategis adalah penandatanganan Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN (Digital Economy Framework Agreement/DEFA) yang direncanakan dilakukan di Manila pada November mendatang. Airlangga menilai kesepakatan ini dapat meningkatkan nilai ekonomi digital kawasan dari US$1 triliun menjadi US$2 triliun, yang setara dengan Rp18,024 hingga Rp36,048 kuadriliun berdasarkan kurs asumsi Rp18.024 per dolar AS.
Komentar Pembaca (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.
Berita Terkait

Refund Kuota Dikhawatirkan Tidak Praktis, ATSI Minta Penjelasan Klarifikasi
Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia meminta klarifikasi teknis terkait implementasi perlindungan sisa kuota, terutama soal mekanisme refund yang dianggap sulit diterapkan secara praktis.
29 September 2026

60 Layanan Digital Dinilai Berisiko bagi Anak, 22 Ditetapkan Tinggi
Sebanyak 22 platform digital dinyatakan berisiko tinggi bagi anak di bawah 16 tahun berdasarkan asesmen mandiri yang dilakukan hingga 6 September 2026.
29 September 2026

Pertempuran Hebat di Baidoa Libatkan Jet dan Drone
Tiga orang tewas dan 69 luka akibat bentrokan sengit di Baidoa, Somalia, yang melibatkan jet tempur F-16 dan drone, menyusul pemberontakan pasukan mantan gubernur.
29 September 2026

Generasi Muda dan Kebijakan Cuti Sakit: Tantangan dalam Budaya Kerja
Pekerja muda di Inggris cenderung lebih jarang mengambil cuti sakit, dipengaruhi oleh kondisi kerja, persepsi terhadap kesehatan, dan budaya organisasi yang menekankan kehadiran daripada kesejahteraan.
29 September 2026
Berita Lainnya

Proses Balik Nama dan Mutasi Sepeda Motor, Ini Syarat dan Langkahnya
Selasa, 29 September 2026, 15.41 WITA

Biaya Perbaikan Baterai Mobil Listrik Tua Melebihi Nilai Jual Bekas
Selasa, 29 September 2026, 15.40 WITA

Klaim Asuransi SIM? Ini Langkah Mudahnya
Selasa, 29 September 2026, 15.40 WITA

PPN Digital Lintas Batas Resmi Berlaku, DJP Catat 260 Platform Daftar
Selasa, 29 September 2026, 15.34 WITA

BRILink Agen di Semarang Edukasi Warga Antisipasi Penipuan
Selasa, 29 September 2026, 15.33 WITA

Prabowo Bahas Strategi Penanganan Narkoba dengan Menteri dan Kepala BNN
Selasa, 29 September 2026, 15.33 WITA

Tersangka Kelima Kasus Nikel Diduga Terlibat Penyalahgunaan Wewenang
Selasa, 29 September 2026, 15.33 WITA

Uji Coba Sekolah Gratis 2027 Ditetapkan di Wilayah 3T
Selasa, 29 September 2026, 15.33 WITA

