Refund Kuota Dikhawatirkan Tidak Praktis, ATSI Minta Penjelasan Klarifikasi

Kendari, ıNarasikita - Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) melakukan pertemuan dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk membahas sejumlah isu krusial terkait penerapan perlindungan sisa kuota pelanggan. Pertemuan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 4 Tahun 2026 yang mengatur kewajiban penyelenggara jaringan bergerak seluler dalam melindungi sisa kuota pelanggan hingga habis. Direktur Eksekutif ATSI, Marwan O. Baasir, menegaskan bahwa seluruh operator telah memenuhi tenggat waktu implementasi fitur rollover hingga 28 September 2026, namun masih diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai poin-poin kunci dalam surat edaran tersebut.

Marwan menyampaikan bahwa poin kedua dan ketiga dalam surat edaran menjadi fokus pembahasan, terutama mengenai bentuk perlindungan yang harus diberikan kepada pengguna. Ia menyoroti frasa "di antaranya" dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang menunjukkan adanya beberapa opsi perlindungan, seperti perpanjangan masa aktif, kompensasi, pengembalian dana, atau mekanisme lainnya. Namun, ia menegaskan bahwa kejelasan terkait pilihan mekanisme yang dapat dipilih operator sangat diperlukan agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Salah satu poin yang dianggap paling menantang adalah mekanisme refund kuota dalam bentuk uang tunai. Marwan menekankan bahwa kuota internet tidak memiliki nilai tukar yang jelas seperti mata uang, sehingga konversi ke rupiah tidak memiliki dasar pasar atau mekanisme standar. Ia menyebut bahwa implementasi refund akan menghadapi tantangan teknis dan operasional yang besar, terutama karena tidak ada standar konversi yang dapat digunakan sebagai acuan oleh operator.

Selain itu, ATSI juga menyoroti kompleksitas sistem billing yang harus diubah menyeluruh. Setiap operator memiliki ratusan produk dengan mekanisme berbeda, sehingga perubahan sistem tidak dapat dilakukan secara instan. Marwan memperkirakan proses pengembangan sistem membutuhkan waktu antara tiga hingga enam bulan, tergantung tingkat kompleksitas. Ia menekankan pentingnya konsistensi dan kejelasan regulasi agar tidak terjadi konflik dalam sistem dan menimbulkan kegaduhan di kalangan pengguna.

Pertemuan ini menandai langkah strategis ATSI dalam memastikan implementasi kebijakan perlindungan sisa kuota berjalan secara realistis dan berkelanjutan. Dengan tetap menjaga komitmen terhadap kewajiban pelayanan, asosiasi berharap pemerintah memberikan arahan teknis yang jelas agar operator dapat menerapkan regulasi tanpa menimbulkan beban operasional berlebihan atau kekeliruan dalam penerapan kebijakan.