Asap Karhutla dari Kalimantan Guyur Tiga Negara ASEAN

Kendari, ıNarasikita - Asap dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan telah menyebar luas hingga menjangkau wilayah-wilayah di Malaysia, Brunei Darussalam, dan bahkan Filipina, menimbulkan kekhawatiran serius di tingkat publik dan pemerintahan. Di Sarawak, Indeks Pencemaran Udara (IPU) mencapai level "tidak sehat", sehingga otoritas pendidikan setempat menghentikan sementara pembelajaran tatap muka di lima wilayah, termasuk Kuching dan Samarahan. Warga setempat, seperti Muhammad Fazli Bendaud, mengungkapkan kecemasan menyusul semakin tebalnya kabut yang berasal dari sumber di Indonesia, yang menyebabkan anak-anak tidak bisa bersekolah seperti biasa.

Di Brunei, kondisi udara menurun drastis, dengan munculnya keluhan kesehatan ringan seperti batuk dan iritasi mata. Sementara di Filipina, kabut asap dari Kalimantan telah terdeteksi di wilayah Luzon, termasuk Metro Manila, Calabarzon, dan Mimaropa. Pemerintah setempat, melalui Departemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam (DENR-EMB), melaporkan kualitas udara di sejumlah distrik mencapai kategori "sangat tidak sehat", sehingga sekolah negeri di Kota Quezon menangguhkan kegiatan tatap muka. Warga diminta memakai masker khusus seperti N95 dan menghindari aktivitas di luar ruangan.

Seorang ibu tunggal, Estela Lata, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kesehatan kedua putrinya yang kini mengikuti pembelajaran daring. Ia dan keluarganya mulai mengenakan masker bahkan di dalam rumah, karena takut anak-anak terkena batuk dan flu akibat paparan asap. Profesor Victoria Lagao dari Malabon, Metro Manila, bahkan didiagnosa mengalami sinusitis sejak Sabtu (29/08), yang ia kaitkan langsung dengan kualitas udara buruk akibat karhutla. Ia menyebut pentingnya tindakan kolektif, termasuk penanaman pohon, untuk mengurangi dampak jangka panjang.

Pada 22 Agustus, Malaysia dan Brunei Darussalam memutuskan membawa isu asap lintas batas ke forum ASEAN melalui Konsultasi Pemimpin Tahunan Malaysia-Brunei ke-27 di Bandar Seri Begawan. Mekanisme ini diatur dalam ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014. Namun, pakar hukum internasional dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, Satria Unggul Wicaksana, menilai tindakan ini mencerminkan kegagalan pemerintah dalam menangani permasalahan secara mandiri, sekaligus menunjukkan ketidakmampuan menyelesaikan krisis lingkungan secara efektif.

Berdasarkan data Mapbiomas Fire, luas area terbakar di Indonesia periode Januari–Juni 2026 mencapai 178.232 hektare—setara tiga kali luas Singapura—jauh melampaui klaim resmi dari Kementerian Kehutanan yang hanya menyebutkan 107.465,47 hektare. Di antaranya, 40.016 hektare merupakan lahan gambut yang sangat rentan terbakar dan sulit dipadamkan. Meskipun operasi pemadaman darat dan udara terus dilakukan, tidak ada tanda penurunan signifikan dalam jumlah kebakaran, menunjukkan sistem pemantauan dan penanganan masih belum optimal.