Aturan Baru BBM Subsidi Dikaji, Masyarakat Kaya Diminta Hentikan Pemakaian

Kendari, ıNarasikita - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyusun kebijakan baru untuk membatasi akses BBM bersubsidi bagi masyarakat kelas menengah ke atas, khususnya pemilik kendaraan mewah. Ia menekankan pentingnya memastikan subsidi hanya dinikmati oleh mereka yang benar-benar membutuhkan, bukan justru digunakan oleh kalangan yang mampu secara ekonomi. Imbauan ini muncul sebagai respons terhadap tren pergeseran konsumsi dari BBM nonsubsidi ke produk bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar.

Dalam pernyataannya di kompleks parlemen Jakarta, Bahlil menegaskan bahwa regulasi pembatasan sedang dalam proses kajian, termasuk kemungkinan pembatasan pengisian Pertalite bagi pengguna dengan penghasilan tinggi. Ia menyebut bahwa masyarakat yang masuk dalam desil 9 dan 10 seharusnya tidak mengonsumsi BBM bersubsidi karena secara finansial mampu membeli produk nonsubsidi. “Subsidi itu untuk saudara-saudara kita yang berat penerimanya, bukan untuk yang sudah mampu,” ujarnya.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman memproyeksikan adanya penambahan kuota BBM bersubsidi pada tahun ini, terutama untuk Biosolar. Penambahan ini disebabkan oleh potensi kelebihan batas penyaluran dari produk-produk tersebut. Namun, detail teknis dan pengumuman resmi akan diserahkan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

PT Pertamina Patra Niaga menyampaikan bahwa antrean di sejumlah SPBU bukan disebabkan oleh kelangkaan stok, melainkan akibat pergeseran konsumsi dari Pertamax Series dan Dex ke Pertalite serta Biosolar. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana di SPBU tertentu, seperti jumlah nozzle atau dispenser, juga menjadi hambatan dalam menangani lonjakan permintaan. Perusahaan menekankan bahwa stok saat ini tetap aman dan mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian berlebihan.