Bahlil Siapkan Badan Usaha Khusus Migas Langsung di Bawah Presiden

Kendari, ıNarasikita - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyusun kerangka hukum untuk pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas sebagai pengganti Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Lembaga baru ini nantinya akan berada di bawah koordinasi langsung Presiden RI, dengan fokus utama pada peningkatan efisiensi perizinan dan fleksibilitas kerja sama dalam pengelolaan sumber daya migas nasional.

Tujuan utama pembentukan BUK Migas adalah mengurangi hambatan birokrasi lintas sektor yang selama ini menghambat realisasi proyek migas. Dengan struktur yang lebih kuat secara regulasi, BUK diharapkan mampu mempercepat proses pengambilan keputusan dan memperluas ruang negosiasi terhadap mitra swasta maupun pemerintah, baik dalam skema cost recovery maupun bentuk kerja sama lain yang saling menguntungkan.

Bahlil menegaskan bahwa mekanisme detail mengenai BUK Migas belum dapat diungkapkan secara rinci sebelum proses pembahasan Undang-Undang migas resmi dimulai. Penjelasan lebih lanjut akan disampaikan setelah Surat Presiden (Surpres) terkait inisiatif tersebut diterbitkan, sebagai dasar hukum awal dalam proses legislasi bersama DPR.

Dalam draf RUU Migas yang telah diterima, BUK Migas diusulkan sebagai pemegang kuasa pertambangan hulu migas yang berhak mengelola dan menjalin kerja sama dengan badan usaha lain. Selain itu, lembaga ini juga diberi kewenangan untuk melakukan investasi dari sebagian dana migas melalui kerja sama dengan Lembaga Pengelola Investasi, sehingga mendorong optimalisasi pendapatan negara dari sektor energi.