PDIP Tanggapi Isu Koalisi 2029 dengan Sikap Terbuka
PDIP menyatakan terbuka terhadap kemungkinan koalisi dengan partai lain, termasuk Gerindra, namun menegaskan bahwa duet Prabowo-Pramono belum layak dibahas untuk Pemilu 2029.
Redaksi iNarasikita·Jumat, 18 September 2026, 11.21 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 1x dibukaKendari, ıNarasikita - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan kembali posisinya sebagai partai yang terbuka terhadap dialog politik lintas partai, termasuk kemungkinan kerja sama dengan Gerindra dalam konteks pemilihan umum 2029. Wakil Ketua Umum PDIP menekankan bahwa meskipun isu koalisi sudah muncul, belum saatnya membahas secara konkret komposisi calon presiden dan wakil presiden.
Dalam pernyataan resmi, PDIP menyoroti pentingnya menjaga stabilitas politik nasional melalui komunikasi yang terbuka, tetapi menolak menyebutkan nama kandidat tertentu sebagai bagian dari koalisi yang sedang dibahas. Pernyataan ini dikeluarkan sebagai respons atas pernyataan publik dari pimpinan Gerindra yang menyebut terbukanya ruang untuk koalisi dengan PDIP di masa depan.
Ketua DPP PDIP menegaskan bahwa pembicaraan mengenai duet Prabowo dan Pramono belum masuk dalam agenda internal partai. Menurutnya, menyoroti kandidat tertentu sebelum masa kampanye dimulai justru dapat mengaburkan visi program dan kebijakan yang seharusnya menjadi fokus utama masyarakat.
PDIP menekankan bahwa keberlanjutan kerja sama politik harus berdasarkan kesepahaman nilai dan program, bukan sekadar kepentingan jangka pendek. Partai tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian dan keberpihakan terhadap rakyat dalam setiap langkah strategis yang diambil.
Meski terbuka terhadap kemungkinan kolaborasi, PDIP tetap menegaskan bahwa keputusan besar akan diambil melalui proses internal yang demokratis, termasuk melalui musyawarah nasional. Pihaknya menyerukan agar isu koalisi tidak dimanfaatkan untuk memanipulasi opini publik sebelum waktu yang tepat tiba.
Komentar Pembaca (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.
Berita Terkait

Bahlil Siapkan Badan Usaha Khusus Migas Langsung di Bawah Presiden
Pemerintah sedang menyusun formulasi pembentukan Badan Usaha Khusus Migas yang akan menggantikan SKK Migas dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk percepatan produksi energi nasional.
18 September 2026

Prabowo Tegaskan Tak Ada Birokrat yang Tak Bisa Disentuh
Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menghilangkan budaya birokrat yang merasa tak tersentuh, sebagai bagian dari reformasi tata kelola pemerintahan.
18 September 2026

Prabowo Perintahkan Siapkan E50 Usai Sukses B50
Presiden Prabowo memerintahkan pengembangan bahan bakar campuran etanol 50% (E50) setelah program B50 berhasil hentikan impor solar, dengan target pembangunan 30 hingga 50 pabrik bioetanol.
18 September 2026

BUK Migas Langsung di Bawah Presiden, Fokus Percepatan Produksi
Pemerintah memastikan Badan Usaha Khusus Migas akan berada langsung di bawah kendali presiden untuk mempercepat peningkatan produksi migas melalui perizinan terintegrasi dan fleksibilitas skema kerja sama.
18 September 2026
Berita Lainnya

All New Pajero Hadirkan Legasi Baru dengan Teknologi Terkini
Jumat, 18 September 2026, 11.44 WITA

Xiaomi Pastikan Mobil Listrik Hadir di Indonesia
Jumat, 18 September 2026, 11.43 WITA

Robot Humanoid dan Anjing Digital Resmi Hadir di Indonesia
Jumat, 18 September 2026, 11.42 WITA

HP Meledak di Tas Penumpang KRL, Polisi Ungkap Penyebab Asap
Jumat, 18 September 2026, 11.35 WITA

Defisit APBN Agustus 2026 Tetap Terkendali di 0,9% PDB
Jumat, 18 September 2026, 11.35 WITA

MUI Dorong Reformasi Penerimaan Negara Berbasis SDA dan SDM
Jumat, 18 September 2026, 11.34 WITA

Aliran Modal Asing ke RI Tembus Rp141,6 Triliun di Tiga Kuartal Pertama 2026
Jumat, 18 September 2026, 11.34 WITA

Pajak Nasional Tembus Rp1,41 Triliun, Capai 59,8% dari Target Tahunan
Jumat, 18 September 2026, 11.34 WITA


