Prabowo Tegaskan Tak Ada Birokrat yang Tak Bisa Disentuh

Kendari, ıNarasikita - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa sistem pemerintahan harus bebas dari praktik birokrat yang merasa berada di atas aturan. Dalam dialog dengan para jurnalis dan pakar di Hambalang, Jawa Barat, ia menyampaikan bahwa adanya pejabat tinggi yang dianggap tak bisa diintervensi justru merusak efektivitas pelayanan publik dan menimbulkan ketimpangan kekuasaan. Ia menilai fenomena ini sebagai bentuk dominasi "deep state" yang sulit diubah karena keberadaan struktur yang terlalu kuat dan terlindung dari kontrol politik.

Menurut Prabowo, sejumlah direktur jenderal dinilai telah menjadi seperti "raja kecil" karena memiliki kekuasaan yang tidak sebanding dengan pertanggungjawaban. Mereka menguasai proses kebijakan secara mendalam, memanfaatkan keberlanjutan jabatan yang lebih lama dibanding para menteri yang hanya menjabat lima tahun. Hal ini menciptakan ketidakselarasan antara kebijakan politik dan pelaksanaan teknis di lapangan.

Ia memaparkan pengalaman pribadi saat menjabat Menteri Pertahanan, ketika menghadapi menteri lain yang enggan berkoordinasi meski telah dikirim surat resmi. Bahkan, suratnya baru dibalas setelah satu tahun, menunjukkan sistem yang terlalu kaku dan tidak responsif. Prabowo menyebut bahwa situasi ini tidak hanya terjadi di satu kementerian, melainkan menjadi kebiasaan yang menyebar, hingga sempat disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo sebagai bentuk kritik terhadap struktur pemerintahan yang tidak seimbang.

Untuk mengatasi masalah ini, Prabowo menyatakan ingin memperkuat sistem pendidikan kepemimpinan sebelum jabatan dilamar. Ia menyebut rencana membentuk akademi khusus bagi gubernur, bupati, dan direktur jenderal, sejalan dengan model yang diterapkan di Turki. Tujuannya adalah memastikan para pejabat memiliki kapasitas dan kesadaran akan tanggung jawab sebelum menjabat, serta membangun kultur kinerja yang transparan dan akuntabel.