Prabowo Perintahkan Siapkan E50 Usai Sukses B50
Presiden Prabowo memerintahkan pengembangan bahan bakar campuran etanol 50% (E50) setelah program B50 berhasil hentikan impor solar, dengan target pembangunan 30 hingga 50 pabrik bioetanol.
Redaksi iNarasikita·Jumat, 18 September 2026, 11.34 WITA·👁 1 orang membaca· 1 hari ini · 3x dibuka
📷 CNBC IndonesiaKendari, ıNarasikita - Presiden RI Prabowo Subianto menugaskan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk segera menyusun strategi pengembangan bahan bakar minyak campuran etanol 50% (E50) dalam sidang paripurna Dewan Energi Nasional pertama tahun 2026. Arahan ini muncul sebagai kelanjutan dari keberhasilan program biodiesel 50% (B50) yang telah menghentikan impor solar jenis CN 48, serta respons terhadap dinamika energi global yang terus berubah.
Kebutuhan energi nasional, khususnya dalam bentuk bensin, diperkirakan mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun—setara dengan konsumsi solar—yang menuntut solusi berkelanjutan. Dengan pengalaman dari program B50 yang berbasis minyak kelapa sawit dan metanol, pemerintah kini berupaya menerapkan pendekatan serupa untuk bensin melalui E50, sebagai langkah strategis jangka panjang dalam mengurangi ketergantungan impor.
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil menegaskan bahwa pengembangan E50 tidak hanya soal teknologi, tetapi juga tata kelola sumber daya. Pemerintah akan memperkuat produksi hulu melalui eksplorasi cekungan dan blok minyak baru, serta optimalisasi sumur tua dengan teknologi modern. Selain itu, pengelolaan 45.000 sumur minyak rakyat akan dipantau secara ketat untuk memastikan operasional berjalan profesional dan tidak terjadi penyimpangan penyerahan hasil produksi.
Untuk mendukung transformasi ini, Presiden menekankan perlunya pembangunan infrastruktur industri bioetanol, dengan target minimal 30 pabrik baru—sebuah langkah yang diambil setelah menilai kemajuan negara lain seperti India yang sudah menerapkan E20, dan Brasil yang menggunakan etanol murni (E100). Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk membangun ketahanan energi nasional berbasis sumber daya dalam negeri.
Komentar Pembaca (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.
Berita Terkait

Bahlil Siapkan Badan Usaha Khusus Migas Langsung di Bawah Presiden
Pemerintah sedang menyusun formulasi pembentukan Badan Usaha Khusus Migas yang akan menggantikan SKK Migas dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk percepatan produksi energi nasional.
18 September 2026

Prabowo Tegaskan Tak Ada Birokrat yang Tak Bisa Disentuh
Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menghilangkan budaya birokrat yang merasa tak tersentuh, sebagai bagian dari reformasi tata kelola pemerintahan.
18 September 2026

BUK Migas Langsung di Bawah Presiden, Fokus Percepatan Produksi
Pemerintah memastikan Badan Usaha Khusus Migas akan berada langsung di bawah kendali presiden untuk mempercepat peningkatan produksi migas melalui perizinan terintegrasi dan fleksibilitas skema kerja sama.
18 September 2026
PDIP Tanggapi Isu Koalisi 2029 dengan Sikap Terbuka
PDIP menyatakan terbuka terhadap kemungkinan koalisi dengan partai lain, termasuk Gerindra, namun menegaskan bahwa duet Prabowo-Pramono belum layak dibahas untuk Pemilu 2029.
18 September 2026
Berita Lainnya

All New Pajero Hadirkan Legasi Baru dengan Teknologi Terkini
Jumat, 18 September 2026, 11.44 WITA

Xiaomi Pastikan Mobil Listrik Hadir di Indonesia
Jumat, 18 September 2026, 11.43 WITA

Robot Humanoid dan Anjing Digital Resmi Hadir di Indonesia
Jumat, 18 September 2026, 11.42 WITA

HP Meledak di Tas Penumpang KRL, Polisi Ungkap Penyebab Asap
Jumat, 18 September 2026, 11.35 WITA

Defisit APBN Agustus 2026 Tetap Terkendali di 0,9% PDB
Jumat, 18 September 2026, 11.35 WITA

MUI Dorong Reformasi Penerimaan Negara Berbasis SDA dan SDM
Jumat, 18 September 2026, 11.34 WITA

Aliran Modal Asing ke RI Tembus Rp141,6 Triliun di Tiga Kuartal Pertama 2026
Jumat, 18 September 2026, 11.34 WITA

Pajak Nasional Tembus Rp1,41 Triliun, Capai 59,8% dari Target Tahunan
Jumat, 18 September 2026, 11.34 WITA


