BI Perluas Fasilitas Repo untuk Surat Utang SMF, Transaksi Capai Rp1,25 T
Bank Indonesia memperluas skema repo surat utang SMF, mendorong likuiditas pasar perumahan hingga mencapai Rp1,25 triliun dalam waktu singkat.
Redaksi iNarasikita·Jumat, 2 Oktober 2026, 21.06 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 2x dibuka
📷 CNBC IndonesiaKendari, ıNarasikita - Bank Indonesia meluncurkan perluasan fasilitas repo yang mencakup surat berharga dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), sebagai bagian dari upaya mendukung pembiayaan perumahan berkelanjutan. Keputusan ini diambil dalam kerja sama dengan Kementerian Keuangan dan diberlakukan sejak 26 September 2025, dengan tujuan meningkatkan aliran dana ke sektor perumahan melalui pendalaman pasar keuangan.
Dalam konferensi pers bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Gubernur BI Destry Damayanti menyatakan bahwa fasilitas ini telah mampu menarik perbankan untuk mengagunkan surat utang SMF ke BI. Hasilnya, nilai transaksi repo mencapai Rp1,25 triliun hanya dalam periode waktu singkat, menunjukkan efektivitas kebijakan dalam menstimulasi likuiditas pasar sekunder.
Peningkatan aktivitas pasar terlihat dari kenaikan nilai transaksi harian surat utang SMF, yang naik hampir enam kali lipat dari rata-rata Rp31 miliar menjadi Rp180 miliar per hari. Peningkatan ini menandakan semakin tingginya minat lembaga keuangan terhadap instrumen keuangan dari SMF sebagai aset likuid yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan dana cepat.
Sebagai lembaga pembiayaan sekunder perumahan dengan status quasi-government, SMF memiliki peran strategis dalam menopang pendanaan jangka panjang bagi bank penyalur KPR. Dengan adanya fasilitas repo yang diperluas, akses perbankan terhadap likuiditas menjadi lebih mudah, sehingga mendukung penyaluran kredit perumahan secara lebih stabil dan luas.
Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat infrastruktur pembiayaan perumahan nasional dengan mempercepat perputaran dana dan memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat. Dengan kondisi pasar yang lebih likuid, diharapkan pertumbuhan sektor perumahan dapat berjalan lebih optimal, mendukung target peningkatan akses hunian layak secara berkelanjutan.
Komentar Pembaca (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.
Berita Terkait

Pemerintah Kaji Pembebasan PPN untuk Outsourcing di Industri Tekstil
Pemerintah mempertimbangkan pembebasan PPN atas jasa outsourcing guna mendukung daya saing industri tekstil yang bergantung pada fluktuasi permintaan ekspor.
2 Oktober 2026

Reshuffle Kabinet Dorong Stabilitas Kebijakan Ekonomi
Pergantian menteri di kabinet Merah Putih menekankan pentingnya kelanjutan kebijakan ekonomi, kepastian regulasi, dan koordinasi antarinstansi bagi dunia usaha.
2 Oktober 2026

GOTO Jelaskan Teknikal Penyebab Volatilitas Saham
GOTO menegaskan fluktuasi harga saham disebabkan faktor teknis setelah tereliminasi dari indeks global, bukan kinerja bisnis, seiring perubahan aturan floor price dan rencana korporasi.
2 Oktober 2026

Merger Asuransi BUMN Rampung Akhir Tahun
Konsolidasi asuransi BUMN akan selesai akhir 2026 dengan penggabungan 15 perusahaan menjadi tiga entitas utama berbasis spesialisasi.
2 Oktober 2026
Berita Lainnya

Data Center Wajib Sesuaikan Ketersediaan Air dan Listrik
Jumat, 2 Oktober 2026, 21.09 WITA

Menteri Perindustrian Baru Diminta Perkuat Daya Saing dan Industri Padat Karya
Jumat, 2 Oktober 2026, 21.09 WITA

Syahganda Nainggolan Pimpin Bakom, Fokus Atasi Dampak Algoritma pada Komunikasi Pemerintah
Jumat, 2 Oktober 2026, 21.08 WITA

Indonesia Jajaki Kerja Sama AS untuk Kembangkan Hidrogen Bersih
Jumat, 2 Oktober 2026, 21.08 WITA

Prabowo Lantik 26 Anggota Wantimpres dan Ganti Kepala Bakom
Jumat, 2 Oktober 2026, 21.08 WITA

Kemenhub Pertimbangkan Kapal Khusus Angkut Mobil Listrik
Jumat, 2 Oktober 2026, 21.07 WITA

Rupiah Melemah ke Rp17.868, Dolar AS Terkoreksi di Tengah Antisipasi Data NFP
Jumat, 2 Oktober 2026, 21.07 WITA

Repo Surat Utang SMI Capai Rp60 Miliar dalam Dua Hari
Jumat, 2 Oktober 2026, 21.07 WITA

