BPS Prioritaskan Dana untuk Satker Daerah di Anggaran 2027

Kendari, ıNarasikita - Komisi X DPR RI telah menyetujui pagu anggaran Badan Pusat Statistik (BPS) untuk tahun anggaran 2027 sebesar Rp6,48 triliun setelah melalui lima tahap pembahasan. Dari total tersebut, sebesar Rp4,999 triliun atau setara 77,18 persen dialokasikan secara khusus untuk satuan kerja (satker) di tingkat kabupaten dan kota. Alokasi ini menekankan komitmen pemerintah terhadap penguatan sistem statistik di daerah sebagai fondasi kebijakan berbasis data nasional.

Pagu anggaran dibagi berdasarkan program utama, dengan 43,51 persen atau Rp2,82 triliun digunakan untuk Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS), mencakup kegiatan rutin, periodik, dan inovasi baru. Sementara itu, 56,49 persen atau Rp3,66 triliun dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen (Dukman), yang mencakup gaji pegawai, operasional kantor, dan pembiayaan nonoperasional. Belanja operasional mencapai Rp3,57 triliun, sedangkan belanja nonoperasional sebesar Rp2,91 triliun.

BPS menyampaikan bahwa meski anggaran telah disetujui, masih belum mencukupi kebutuhan operasional dan program prioritas nasional. Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan tambahan dana sebesar Rp1,473 triliun untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan strategis. Rinciannya, Rp926,30 miliar dibutuhkan untuk PPIS, termasuk pendanaan Survei Ekonomi Terintegrasi pasca-Sensus Ekonomi 2026, dan Rp546,87 miliar untuk Dukman, guna revitalisasi gedung kantor serta pemulihan kantor yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Flores Nusa Tenggara Timur.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi X DPR RI, Wakil Ketua Komisi X Lalu Hadrian Irfani menekankan perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, serta pengembangan metodologi statistik. Ia menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan statistik nasional bergantung pada kapasitas SDM yang kompeten, efisiensi teknologi, dan akurasi data guna mendukung kebijakan pembangunan yang berbasis bukti.