Rabu, 9 September 2026
iNarasikita — Mengubah Scroll Menjadi Senyuman

DPRD Kotim Dorong Kebijakan Adaptif Berbasis Prakiraan Cuaca

DPRD Kotim mendorong pemerintah daerah mengadaptasi kebijakan bencana berbasis data BMKG untuk antisipasi dampak El Nino dan perubahan musim.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Jumat, 4 September 2026, 11.41 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 1x dibuka
DPRD Kotim Dorong Kebijakan Adaptif Berbasis Prakiraan Cuaca
Foto: ANTARA

Kendari, ıNarasikita - DPRD Kotawaringin Timur menekankan pentingnya menerapkan kebijakan responsif terhadap ancaman bencana hidrometeorologi dengan memanfaatkan prakiraan cuaca dari BMKG sebagai dasar pengambilan keputusan. Sekretaris Komisi II, Muhammad Kurniawan Anwar, menegaskan bahwa data cuaca tidak boleh hanya menjadi informasi sekadar dilaporkan, melainkan harus dijadikan acuan dalam perencanaan kesiapsiagaan dan penyaluran bantuan di lapangan.

Berdasarkan proyeksi BMKG, intensitas El Nino pada 2026 diprediksi mencapai tingkat sangat kuat dan diperkirakan berlangsung hingga awal 2027. Musim kemarau di Kalimantan Tengah diproyeksikan berlangsung dari Agustus hingga September 2026 dengan durasi sekitar lima hingga enam bulan. Pada bulan September, curah hujan di sebagian besar wilayah diperkirakan hanya berkisar antara 0 hingga 100 milimeter, menandakan kondisi kekeringan yang masih mengancam.

Kurniawan menekankan bahwa kondisi ini memerlukan kesiapan berkelanjutan dari pemerintah daerah, terutama dalam aspek distribusi air bersih, pemadaman karhutla, penempatan personel, hingga perlindungan lahan pertanian. Ia menyoroti bahwa keterbatasan air harus diantisipasi agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi, khususnya di wilayah rawan kekeringan.

Prakiraan BMKG juga menunjukkan awal musim hujan 2026/2027 akan dimulai secara bertahap mulai dasarian kedua Oktober hingga dasarian ketiga November, dengan puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada Desember 2026 hingga Januari 2027. Kondisi ini menuntut perubahan pola penanganan bencana dari responsif ke adaptif, agar pemerintah tidak hanya fokus pada kekeringan dan karhutla, tetapi juga siap menghadapi potensi banjir dan tanah longsor akibat curah hujan tinggi.

Dengan demikian, Kurniawan menegaskan bahwa data dan prakiraan BMKG harus menjadi fondasi utama dalam perencanaan program, alokasi sumber daya, serta penempatan sumber daya manusia dan infrastruktur. Ia menekankan bahwa kesiapsiagaan yang berbasis data akan lebih efektif dalam melindungi masyarakat dan menjaga ketahanan sektor pertanian di tengah perubahan iklim yang semakin ekstrem.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya