Impor BBM dan LPG Kini Dikelola BLU, Pertamina Jadi Pembeli Langsung

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah telah menetapkan mekanisme baru dalam pengadaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji (LPG) melalui Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2026, yang menempatkan Badan Layanan Umum (BLU) sebagai pelaksana impor utama. Dalam aturan ini, Lemigas—sebagai BLU yang ditunjuk—berperan sebagai perantara negara dalam menjalin kesepakatan langsung dengan produsen dari negara lain, baik melalui skema Government to Government (G2G) maupun Government to Business (G2B).

Dengan perubahan ini, PT Pertamina (Persero) tidak lagi melangsungkan proses impor secara langsung, melainkan berperan sebagai pembeli dari BLU yang telah menyelesaikan negosiasi dengan pemasok global. Mekanisme baru ini diharapkan mampu mempercepat proses pengadaan, mengurangi keterlambatan, serta meningkatkan kepastian pasokan energi nasional.

Sebelumnya, proses impor yang dilakukan Pertamina melalui skema business-to-business (B2B) sering mengalami kendala karena persaingan harga dengan pihak lain yang menawarkan nilai lebih tinggi. Bahkan, dalam beberapa kasus, penawaran yang telah disetujui secara teknis justru gagal terealisasi karena pemasok memilih pembeli dengan harga lebih kompetitif. Hal ini menimbulkan ketidakpastian pasokan meskipun harga awal sudah terjangkau.

Melalui perpres baru, pemerintah memastikan bahwa negosiasi impor dilakukan secara terpusat dan berbasis kepentingan nasional. BLU akan bertanggung jawab atas penjajakan dengan negara pengekspor, sehingga keputusan pembelian dapat lebih cepat dan terhindar dari intervensi pasar yang mengganggu ketersediaan energi. Dengan demikian, pengelolaan impor BBM dan LPG kini lebih terkendali dan responsif terhadap dinamika global.