Impor BBM Harus Ekonomis dan Tak Bebani APBN

Kendari, ıNarasikita - Kebijakan impor bahan bakar minyak (BBM) dipastikan akan dilakukan dengan pendekatan yang berbasis pada pertimbangan ekonomi dan keberlanjutan anggaran. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menekankan bahwa setiap langkah impor harus mempertimbangkan efisiensi biaya, tanpa mengorbankan kualitas produk. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap dinamika pasar global yang memungkinkan pencarian sumber pasokan alternatif dengan harga lebih kompetitif.

Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memilih opsi impor semata-mata karena ketersediaan, melainkan berdasarkan analisis harga, kualitas, dan dampak terhadap APBN. “Kita akan memilih yang paling ekonomis, yang paling murah, tanpa mengorbankan standar kualitas,” tegasnya dalam pernyataan di Istana Kepresidenan. Pendekatan ini menjadi fondasi utama dalam mengelola kebijakan energi nasional yang transparan dan bertanggung jawab.

Pemerintah juga memastikan bahwa stok BBM dalam negeri tetap berada di atas ambang batas minimum yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan kesiapan strategis dalam menghadapi fluktuasi pasokan global. Dengan demikian, impor bukan dilakukan secara mendadak, melainkan sebagai langkah antisipatif yang terukur dan berbasis data.

Tujuan utama dari kebijakan impor ini adalah menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat tanpa menimbulkan beban finansial berlebihan bagi negara. Dengan memprioritaskan azas ekonomi, pemerintah berupaya menjaga stabilitas fiskal dan menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi pasar yang dinamis.