Iran Dorong Kembali ke MoU Damai dengan AS Jelang Pertemuan Putin

Kendari, ıNarasikita - Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan pernyataan tegas mengenai kesediaan negaranya untuk kembali menjalankan nota kesepahaman (MoU) dengan Amerika Serikat, sejalan dengan komitmen yang telah disepakati pada bulan Juni. Pernyataan ini disampaikan dalam rilis resmi dari situs kepresidenan Iran, menekankan bahwa langkah Iran akan segera diambil jika AS menunjukkan keinginan serupa untuk memulihkan kesepakatan yang sempat menghentikan tensi militer. Pezeshkian menegaskan bahwa keberlanjutan proses damai bergantung pada kepatuhan AS terhadap komitmen yang telah ditandatangani.

Dalam konteks yang sama, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengimbau Washington untuk kembali pada kesepakatan yang dibuat di era Presiden Donald Trump. Ia menilai bahwa jika AS memilih untuk mengembalikan kerangka perjanjian tersebut, seluruh dinamika hubungan bisa dipulihkan ke jalur yang lebih stabil. Kedua pernyataan ini muncul di tengah eskalasi konflik di Selat Hormuz, yang kembali menjadi area tensi tinggi dalam enam bulan terakhir akibat serangan militer oleh AS dan sekutunya, termasuk Israel, pada akhir Februari lalu.

Sebagai respons terhadap serangan tersebut, Iran menutup akses melalui Selat Hormuz, memicu ketegangan berkelanjutan dalam rute pelayaran internasional. Sejak saat itu, konfrontasi militer terus berlangsung, menimbulkan kekhawatiran global terhadap stabilitas energi global. Pernyataan Pezeshkian hadir sebagai upaya diplomasi yang menekankan kembali opsi dialog, meskipun secara praktis situasi militer tetap memanas.

Pernyataan tersebut disampaikan menjelang pertemuan bilateral antara Pezeshkian dan Presiden Rusia Vladimir Putin, yang akan berlangsung pada 31 Agustus hingga 1 September dalam kerangka Konferensi Tingkat Tinggi Shanghai Cooperation Organisation (SCO) ke-26. Meskipun SCO dikenal lebih fokus pada isu ekonomi, organisasi ini telah mengalami peningkatan signifikan dalam dimensi diplomasi strategis, terutama di bawah pengaruh Moskow dan Beijing. Anggota tetap SCO berjumlah 10 negara, dengan 15 mitra dialog termasuk Arab Saudi, Turki, dan Qatar, serta dua negara pengamat, Afghanistan dan Mongolia.