Jeju Tak Ganggu Penempatan PMI, Pemerintah Jamin Keamanan

Kendari, ıNarasikita - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menegaskan bahwa dugaan pelanggaran hukum dan praktik pekerjaan tidak sesuai prosedur di Pulau Jeju tidak berdampak pada program penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Korea Selatan secara resmi. Ia menekankan bahwa Jeju tidak menjadi tujuan penempatan yang disetujui pemerintah, sehingga persoalan yang muncul terkait dengan pemberangkatan ilegal melalui jalur nonprosedural.

Dalam kunjungan ke Universitas Teknologi Bandung (UTB), Bandung, Mukhtarudin menyoroti pentingnya sistem pengawasan yang ketat terhadap alur penempatan PMI, termasuk melalui program SMK Go Global yang sedang dikembangkan. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan keamanan dan perlindungan hak pekerja migran, meskipun terdapat insiden di luar jalur resmi.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto meminta laporan aktual mengenai progres pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih dalam pertemuan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Bogor. Ia menekankan pentingnya realisasi target pembangunan hingga 1.386 kampung pada akhir 2026 sebagai bagian dari program strategis kesejahteraan nelayan dan penguatan ekonomi lokal.

Pada forum internasional, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan dukungan Indonesia terhadap keberlanjutan perdamaian global melalui Inter-Parliamentary Union (IPU), menyusul terpilihnya Milton Dick sebagai presiden IPU periode 2026–2029. Ia menyampaikan harapan agar forum parlemen dunia semakin aktif dalam membangun tatanan global yang lebih adil dan berkelanjutan.

Di wilayah perbatasan Kalimantan Barat, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menekankan kesiapan tempur dan komitmen moral prajurit Yonif TP 926/Pangalangok Libau. Ia menyoroti pentingnya disiplin, kemampuan militer, dan pengabdian kepada masyarakat dalam menjaga kedaulatan negara di kawasan strategis. Sementara itu, anggota DPR Ade Ginanjar menyerukan implementasi Perpres Nomor 27 Tahun 2026 untuk perlindungan ekosistem transportasi daring, dengan menekankan perlunya jaminan sosial, akses pembiayaan, dan pelatihan agar pengemudi ojek daring mandiri dan sejahtera.