Kemenko Pangan Perkuat Sinkronisasi Program Prioritas Nasional

Kendari, ıNarasikita - Kementerian Koordinator Bidang Pangan kini berperan sebagai penjamin terlaksananya lima program strategis yang menjadi fokus pemerintahan. Dengan melibatkan enam kementerian dan lembaga, upaya ini ditujukan untuk mencapai target nasional melalui pendekatan koordinatif, bukan intervensi teknis. Fokus utama adalah memastikan seluruh kebijakan dari tingkat pusat hingga daerah berjalan selaras dan tidak tumpang tindih.

Koordinasi ini dilakukan secara intensif, terutama dalam mengatasi hambatan regulasi dan implementasi lapangan yang kerap menghambat laju program. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan bahwa peran utamanya bukan menjalankan program secara langsung, melainkan memastikan semua pihak terlibat berjalan seirama. Hal ini diperlukan mengingat kompleksitas dan multi-sektor yang terlibat dalam setiap program prioritas.

Salah satu fokus utama adalah peningkatan ketahanan pangan nasional. Upaya ini mencakup penyederhanaan aturan distribusi pupuk bersubsidi, perbaikan jaringan irigasi, serta penyesuaian harga pembelian gabah yang lebih menguntungkan petani. Program pembangunan sawah baru dan penggunaan varietas unggul diharapkan mampu meningkatkan produksi padi secara signifikan pada 2027, seiring selesainya infrastruktur pendukung.

Di sektor perikanan, pemerintah mempercepat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang menyediakan infrastruktur seperti cold storage, balai lelang, dan pabrik es. Tujuannya agar nelayan tidak lagi tergantung pada tengkulak dan bisa menjual hasil tangkapan dengan harga lebih adil. Sementara itu, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong tumbuh sebagai pusat distribusi pupuk, LPG 3 kg, bantuan sosial, dan pangan, sekaligus menjadi motor pertumbuhan ekonomi di desa.

Program Waste to Energy dan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) juga terus dipercepat. Waste to Energy bertujuan mengatasi masalah tempat pembuangan akhir dengan mengubah sampah menjadi energi, sementara SRUK menjadi dasar perdagangan karbon nasional yang terintegrasi secara global. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperkuat melalui evaluasi sistem pendataan dan pengawasan untuk memastikan distribusi tepat sasaran dan efisien.