Kementerian dan Lembaga Ajukan Tambahan Anggaran untuk 2027

Kendari, ıNarasikita - Beberapa kementerian dan lembaga negara telah mengajukan penyesuaian anggaran kepada DPR untuk tahun 2027, menyusul ketidaksesuaian antara pagu indikatif dengan realisasi kebutuhan operasional dan program strategis. Dari seluruh usulan, sejumlah instansi menyampaikan kekurangan anggaran yang signifikan, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang menargetkan tambahan Rp157,76 triliun.

Pengajuan ini terutama bertujuan untuk merevitalisasi 100 ribu sekolah sesuai arahan presiden, meningkatkan biaya Program Indonesia Pintar (PIP), serta mendukung peningkatan kompetensi guru hingga jenjang S1 atau D4. Saat ini, pagu yang diterima hanya sebesar Rp61,10 triliun, jauh di bawah kebutuhan ideal. Sementara itu, Kejaksaan Agung mengusulkan tambahan Rp22,1 triliun untuk menutupi kebutuhan sebesar Rp43,6 triliun, termasuk gaji 7.057 CPNS dan 1.609 PPPK, tunjangan daerah 3T, serta operasional penyidikan terkait KUHP baru.

Mahkamah Konstitusi meminta tambahan Rp67 miliar dari pagu awal Rp360,8 miliar, dengan rincian Rp45 miliar untuk penanganan perkara dan Rp21,8 miliar untuk renovasi gedung serta pengadaan ambulans. Kementerian Sekretariat Negara juga mengusulkan tambahan Rp6,62 triliun untuk mendukung fungsi pelayanan presiden dan wakil presiden, namun baru disetujui sebesar Rp2,8 miliar, sehingga masih ada defisit besar.

Kementerian Perdagangan meminta tambahan Rp1,86 triliun dari pagu awal Rp1,56 triliun, dengan fokus pada revitalisasi pasar rakyat dan pemulihan pascabencana di Sumatera dan Aceh. Kemenpora mengusulkan total pagu Rp4,01 triliun, mencakup program prioritas, peningkatan prestasi olahraga, pembudayaan olahraga, dan pengembangan industri olahraga. Kementerian Ekonomi Kreatif yang hanya mendapat pagu Rp428,6 miliar meminta tambahan Rp1,73 triliun untuk mendukung pengembangan sektor kreatif dan pemulihan bencana.

Kementerian Perindustrian, UMKM, dan Pariwisata juga menyampaikan usulan tambahan anggaran masing-masing, dengan fokus pada peningkatan produktivitas industri, dukungan bagi UMKM, serta peningkatan infrastruktur dan operasional sektor pariwisata. Khusus Kemenpar, pagu ideal yang diusulkan mencapai Rp3 triliun untuk menutupi belanja operasional, barang, dan pendidikan. Semua usulan ini diharapkan menjadi pertimbangan dalam proses penetapan anggaran tahun depan.